DPRA Tetapkan Rencana Kerja Tahunan 2026 sebagai Pedoman Kinerja Lembaga

M. Hatta Bulkaini, S.K.D., selaku Juru Bicara Panitia Kerja (Panja) RKT DPRA Tahun 2026, di hadapan Rapat Paripurna. Foto: Humas DPRA
M. Hatta Bulkaini, S.K.D., selaku Juru Bicara Panitia Kerja (Panja) RKT DPRA Tahun 2026, di hadapan Rapat Paripurna. Foto: Humas DPRA

KUPAS.co, BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) resmi menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRA Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun 2026, Kamis (12/2/2026). Penetapan ini menjadi acuan strategis bagi lembaga legislatif Aceh dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan sepanjang tahun berjalan.

Laporan hasil pembahasan dan penyusunan RKT tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Panitia Kerja (Panja) RKT DPRA Tahun 2026, M. Hatta Bulkaini, S.K.D. Dalam pemaparannya, Hatta menjelaskan bahwa penyusunan RKT mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.

M. Hatta Bulkaini menjelaskan bahwa draf RKT disusun berdasarkan usulan Alat Kelengkapan DPRA yang telah diselaraskan oleh Sekretariat DPRA, kemudian dibahas mendalam oleh Panja sebelum diajukan ke forum paripurna.

"Rencana Kerja Tahunan DPRA Tahun 2026 dirumuskan sebagai pedoman strategis pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, sekaligus menjadi tolok ukur peningkatan kinerja lembaga dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh," ujar M. Hatta Bulkaini.

Optimalisasi Fungsi Checks and Balances

Dalam proses penyusunannya, Panja RKT yang dibentuk berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRA Nomor 33/P-I/DPRA/2025 ini turut mempertimbangkan sejumlah regulasi strategis terkait pengelolaan keuangan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Guna memperkuat referensi, Panja juga melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat. Fokus utamanya adalah memperoleh penguatan pada pelaksanaan fungsi legislatif agar tercipta mekanisme checks and balances yang lebih kuat dengan Pemerintah Aceh.

RKT 2026 diformulasikan ke dalam rincian kegiatan Alat Kelengkapan DPRA yang terbagi dalam tiga Masa Persidangan. Program kerja ini dijabarkan secara detail setiap bulan sesuai dengan wewenang lembaga.

Tujuan utama dari penetapan ini adalah merumuskan prioritas kegiatan, meningkatkan produktivitas kinerja, serta menyediakan tolok ukur evaluasi yang jelas bagi tiap Alat Kelengkapan. Selain itu, RKT ini diharapkan mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya.

Setelah mendengarkan laporan Panja dan pembacaan rancangan keputusan, peserta Rapat Paripurna secara mufakat menyetujui penetapan RKT DPRA Tahun 2026 menjadi Keputusan DPRA. Melalui penetapan ini, DPRA menegaskan komitmen untuk menjalankan mandat rakyat secara terarah, terukur, dan akuntabel dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Aceh.