Sengketa Lahan Aceh: Yulindawati Minta HGU yang Rampas Pemukiman Warga Segera Dibubarkan
KUPAS.co | ACEH – Bagi Yulindawati, hamparan perkebunan yang memagari tanah Aceh bukanlah simbol kemakmuran, melainkan luka agraria yang tak kunjung mengering. Aktivis perempuan Aceh ini melontarkan pernyataan tajam: bubarkan Hak Guna Usaha (HGU) yang bermasalah dan kembalikan tanah kepada rakyat.
Di balik hijau daun sawit dan karet, Yulinda melihat potret ketidakadilan yang kontras. Banyak konsesi perusahaan berdiri angkuh di atas tanah sejarah, bahkan mencaplok pemukiman warga yang sudah ada jauh sebelum izin-izin itu diteken di meja birokrat.
“HGU seharusnya menjadi instrumen kesejahteraan, bukan sumber kesengsaraan. Kalau terbukti merugikan rakyat dan melanggar aturan, lebih baik dibubarkan saja,” ujar Yulindawati, kepada Kupas.co, Jumat, 13 Februari 2026.
Persoalan HGU di Aceh memang berkelindan dengan sejarah panjang. Pasca-Perjanjian Helsinki, keadilan sosial semestinya menjadi panglima. Namun bagi Yulinda, yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Izin-izin negara sering kali buta terhadap eksistensi warga di dalamnya.
Secara hukum, ia mengingatkan pemerintah pada Pasal-pasal dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) dan PP Nomor 18 Tahun 2021. Aturan itu dengan terang menyebutkan: HGU wajib menghormati hak masyarakat yang sudah ada.
“Kalau ada pemukiman masyarakat di dalam HGU dan itu sudah ada sebelum izin diterbitkan, maka hak masyarakat wajib dilindungi. Negara tidak boleh menutup mata,” katanya dengan nada getir.
Yulinda menunjuk hidung Presiden dan Kementerian ATR/BPN sebagai pemegang kendali. Ia mendesak audit total dan pencabutan izin bagi perusahaan yang membiarkan lahannya telantar atau bersengketa. Baginya, reforma agraria bukan sekadar membagi sertifikat, tapi mengembalikan kedaulatan tanah.
Ia juga memberikan peringatan keras agar pemerintah tidak menggunakan tangan aparat untuk menekan warga demi kepentingan korporasi.
“Jangan adu domba rakyat dengan perusahaan atau aparat. Kalau ada konflik, itu tanggung jawab pemerintah sebagai pemberi izin. Jangan rakyat terus yang jadi korban,” tegasnya.
Bagi Yulindawati, tanah adalah nafas rakyat Aceh. Membiarkan konflik agraria terus berulang sama saja dengan membiarkan bara dalam sekam yang siap menyulut ketegangan baru di Bumi Serambi Mekkah.









Komentar