Pemerintah Teken PKS: Integrasi KPM Bansos ke Koperasi untuk Kemandirian Ekonomi
KUPAS.co, SERANG – Pemerintah mulai menjalankan langkah konkret untuk mentransformasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial menjadi pelaku ekonomi produktif. Upaya ini dilakukan dengan mengintegrasikan warga penerima bantuan ke dalam wadah koperasi sebagai pilar kemandirian ekonomi di tingkat desa.
Langkah strategis ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Koperasi (Kemenkop) di Koperasi Desa Merah Putih, Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Selasa (24/2/2026).
Penandatanganan tersebut dihadiri oleh sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga, antara lain Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko. Turut hadir pula Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, dan Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah.
Dikutip dari keterangan resmi akun Facebook Kementerian Sosial RI, kerja sama ini merupakan terobosan untuk memastikan bantuan sosial tidak hanya berhenti pada fungsi konsumsi.
"Kementerian Sosial bersama Kementerian Koperasi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemberdayaan masyarakat tentang pemberdayaan penerima manfaat bansos melalui koperasi desa/kelurahan merah putih. Perjanjian ini juga untuk mendorong Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masuk dan aktif menjadi anggota Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih," tulis pernyataan resmi tersebut.
Melalui skema ini, para KPM tidak lagi sekadar menjadi objek penerima bantuan, tetapi didorong menjadi anggota aktif koperasi. Dengan bergabung dalam Koperasi Desa Merah Putih, masyarakat diharapkan memiliki akses terhadap pengelolaan usaha kolektif, permodalan, dan pasar yang lebih terorganisasi.
Sebagai bentuk implementasi dari perjanjian tersebut, Kementerian Sosial secara simbolis menyerahkan bantuan berupa 67 unit kandang ayam kepada para penerima manfaat di Kabupaten Serang. Bantuan ini dirancang dengan konsep ready-to-run atau siap produksi untuk memberikan dampak ekonomi instan.
Setiap unit kandang dibekali dengan 24 ekor ayam yang sudah masuk usia produktif (siap bertelur). Guna menjaga keberlanjutan usaha di tahap awal, bantuan tersebut juga mencakup paket pakan dan vitamin yang memadai. Integrasi bantuan ternak dengan wadah koperasi ini memungkinkan hasil produksi telur nantinya dapat dikelola dan dipasarkan melalui satu pintu, yakni koperasi desa.
Kolaborasi ini mencerminkan orkestrasi besar kabinet dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Kehadiran lintas menteri dan BP Taskin menunjukkan bahwa pemerintah pusat serius dalam melakukan sinkronisasi program agar bantuan sosial tepat sasaran dan memiliki daya ungkit ekonomi.
Model pemberdayaan berbasis koperasi di Desa Ranjeng ini diharapkan dapat menjadi percontohan nasional. Melalui penguatan keanggotaan koperasi di tingkat desa dan kelurahan, pemerintah optimistis derajat kesejahteraan penerima bansos dapat meningkat secara bertahap menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.









Komentar