Anggota DPRK Aceh Jaya Dituntut 16 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi PSR

Terdakwa saat menjalani persidangan, foto: ist

Kupas.co | Banda Aceh - Anggota DPRK di Kabupaten Aceh Jaya, Sudirman, S.P Bin Ishak, dituntut pidana penjara selama 16 tahun 6 bulan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Aceh bersama tim dari Kejaksaan Negeri Aceh Jaya dalam sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh, Jumat (6/3/2026).

Kepala Seksi Intelijen Kejari Aceh Jaya, Cherry Arida, SH, mengatakan selain pidana penjara, Sudirman juga dituntut membayar denda Rp2 miliar. Jika denda tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh jaksa. Apabila tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara selama 290 hari.

"Jaksa juga menuntut Sudirman membayar uang pengganti sebesar Rp16.463.003.127. Apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap uang pengganti tidak dibayar, maka harta bendanya akan disita dan dilelang," ujarnya.

Jika terdakwa tidak memiliki harta yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 8 tahun 3 bulan.

Dalam perkara yang sama, terdakwa Ir. T. Mufizar Bin Teuku Puteh dituntut pidana penjara selama 10 tahun 6 bulan, dikurangi masa penahanan, serta denda Rp50 juta.

"Apabila denda tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh jaksa. Jika tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara selama 50 hari,"lanjutnya.

Jaksa menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada Koperasi Pertanian/Koperasi Produsen Sama Mangat yang bersumber dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk periode 2019 hingga 2023. Persidangan masih akan berlanjut dengan agenda berikutnya di pengadilan.