Menguak Jejak yang Menguap: Skandal Pengadaan Lahan Stadion Ladong Meukong yang Terlupakan

Ilustrasi. Foto: Ai
Ilustrasi. Foto: Ai

KUPAS.co - Skandal itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya dipindahkan dari ruang terang ke ruang lupa. Dugaan korupsi pengadaan lahan Stadion Ladong Meukong dan Puskesmas di Kecamatan Kluet Utara, Aceh Selatan, adalah contoh bagaimana sebuah perkara dengan konstruksi kuat justru berakhir tanpa arah. Bukan karena kekurangan data, melainkan karena minimnya keberanian menuntaskannya.

Data awal yang diungkap GeRAK Aceh sejak 2014 sudah cukup untuk mengguncang nalar publik. Pembebasan lahan yang berlangsung antara 2009 hingga 2013 diduga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp9,8 miliar, bersumber dari APBK Aceh Selatan. Angka ini bukan sekadar statistik, ia adalah representasi konkret dari potensi pengkhianatan terhadap uang rakyat.

Konstruksi dugaan korupsinya sederhana, bahkan terlalu sederhana untuk disebut kebetulan. Tanah yang dibeli dari masyarakat melalui perantara terindikasi dihargai Rp15.000-Rp20.000 per meter, lalu dijual kepada pemerintah dengan harga melonjak hingga Rp80.000- Rp195.000 per meter. Selisih ini bukan lagi deviasi harga, melainkan anomali ekonomi. Dalam literatur pengadaan publik, disparitas ekstrem tanpa justifikasi appraisal independen adalah indikator klasik mark-up yang disengaja.

Lebih jauh, fakta lapangan justru memperkuat kejanggalan itu. Harga tanah di sekitar lokasi, berdasarkan data pembanding masyarakat yang sempat diungkapkan GeRAK Aceh, berada pada kisaran Rp10.000- Rp20.000 per meter. Apalagi, kqrakter lahannya pun bukan kawasan strategis, yakni sawah, tanah payau, hingga lereng yang mudah tergerus. Dengan kata lain, tidak ada variabel ekonomi yang dapat menjelaskan lonjakan harga tersebut secara rasional.

Dalam perspektif teori korupsi modern, pola seperti ini masuk dalam kategori rent extraction through public procurement, yakni pengambilan rente melalui manipulasi pengadaan publik. Skemanya hampir selalu serupa, dimana pihak ketiga membeli aset dengan harga rendah, kemudian menjualnya kembali kepada negara dengan harga tinggi melalui kolusi terselubung. Dugaan keterlibatan makelar, oknum eksekutif, hingga legislatif dalam kasus ini bahkan telah disinggung sejak awal oleh GeRAK Aceh.

Namun yang membuat perkara ini lebih problematik bukan hanya indikasi korupsinya, melainkan kegagalan sistem untuk mengakhirinya.

Antara Fakta Hukum dan Kematian Perkara

Dalam adagium hukum klasik dikenal prinsip "fiat justitia ruat caelum" yaitu keadilan harus ditegakkan walau langit runtuh. Tetapi dalam praktik, adagium itu sering kali dikalahkan oleh realitas yang lebih sunyi, dimana perkara dibiarkan menggantung hingga kehilangan relevansi publik.

Kasus Ladong Meukong tampaknya berjalan di jalur itu. Ia pernah diselidiki oleh Polda Aceh, pernah direncanakan dilaporkan ke tingkat nasional, bahkan sempat menjadi sorotan luas. Namun setelah itu, tidak ada transparansi lanjutan. Tidak ada status hukum yang jelas. Tidak ada penetapan tersangka. Tidak ada pula penghentian perkara yang diumumkan secara terbuka.

Padahal, secara normatif, konstruksi hukumnya cukup terang. Dalam rezim Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur “merugikan keuangan negara” dan “memperkaya diri sendiri atau orang lain” tampak potensial terpenuhi. Selisih harga yang tidak wajar, keterlibatan perantara, serta penggunaan anggaran publik menjadi indikator yang lazim digunakan dalam pembuktian perkara korupsi pengadaan.

Dalam doktrin hukum administrasi, tindakan pejabat yang menetapkan harga jauh di atas nilai wajar tanpa dasar appraisal dapat dikualifikasikan sebagai detournement de pouvoir, yakni penyalahgunaan wewenang. Sementara dalam hukum pidana ekonomi, pola transaksi berlapis melalui pihak ketiga berpotensi masuk dalam kategori persekongkolan jahat.

Namun semua konstruksi itu berhenti sebagai kemungkinan, bukan kepastian hukum. Di sinilah letak kegagalan paling mendasar, dimana hukum tidak pernah benar-benar hadir hingga titik akhir.

Lebih ironis lagi, jejak fisik dari proyek ini justru mempertegas keganjilan tersebut. Stadion yang dibangun di atas lahan mahal itu dilaporkan terbengkalai, ditumbuhi semak, dan tidak dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Hal ini memperkuat satu hipotesis klasik dalam studi korupsi, bahwa proyek yang sejak awal bermasalah dalam pengadaan cenderung berujung pada kegagalan pemanfaatan.

Dalam teori public value, pembangunan infrastruktur seharusnya menghasilkan manfaat sosial yang nyata. Namun ketika proses awalnya telah terdistorsi oleh kepentingan rente, maka output-nya pun kehilangan nilai publik. Stadion menjadi monumen kegagalan, bukan simbol kemajuan.

Lebih jauh, diamnya penegakan hukum dalam kasus ini membuka ruang bagi apa yang disebut sebagai impunity by inertia yaitu impunitas yang lahir bukan dari pembebasan hukum, tetapi dari pembiaran. Tidak ada keputusan, tidak ada kepastian, dan pada akhirnya tidak ada akuntabilitas.

Padahal, dalam adagium lain disebutkan justice delayed is justice denied, dimana keadilan yang tertunda adalah keadilan yang ditolak. Belasan tahun tanpa kejelasan bukan sekadar keterlambatan, melainkan penyangkalan terhadap prinsip keadilan itu sendiri.

Kasus ini juga memperlihatkan paradoks dalam tata kelola daerah. Dana otonomi khusus yang seharusnya menjadi instrumen koreksi ketimpangan justru berpotensi diselewengkan dalam praktik pengadaan. Ketika dana afirmatif berubah menjadi ladang rente, maka yang terjadi bukan lagi kegagalan teknis, melainkan kegagalan moral dalam pengelolaan kekuasaan.

Pertanyaan mendasarnya kini bukan lagi apakah pernah terjadi dugaan korupsi. Data dan fakta awal sudah cukup memberi indikasi kuat. Pertanyaan yang lebih penting adalah mengapa kasus ini berhenti di tengah jalan?

Apakah karena lemahnya pembuktian? Jika demikian, mengapa tidak pernah dijelaskan kepada publik? Apakah karena adanya intervensi? Jika iya, siapa yang diuntungkan? Ataukah ini sekadar cerminan klasik dari birokrasi penegakan hukum yang kehilangan daya dorong?

Apa pun jawabannya, satu hal menjadi jelas, bahwa perkara ini tidak boleh dibiarkan menjadi arsip mati. Kejaksaan Tinggi Aceh dan aparat penegak hukum lainnya memiliki legitimasi penuh untuk membuka kembali kasus yang belum menemukan kepastian. Transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban.

Sebab jika kasus seperti ini terus dibiarkan menguap, maka yang terkikis bukan hanya uang negara, tetapi juga kepercayaan publik. Dan ketika kepercayaan itu hilang, hukum tidak lagi berdiri sebagai penjaga keadilan, melainkan sekadar prosedur yang bisa diabaikan.

Pada akhirnya, Ladong Meukong bukan hanya tentang stadion yang terbengkalai. Ia adalah metafora tentang sistem yang gagal menuntaskan dirinya sendiri. Sebuah pengingat bahwa dalam banyak kasus, korupsi tidak perlu disembunyikan, tapi cukup didiamkan, maka ia akan hilang dengan sendirinya. Dan di situlah, sesungguhnya, masalah terbesar kita dimulai.

Penulis: Redaksi
Editor: Tim Redaksi