Disdikbud Aceh Selatan Gunakan Sistem RTG untuk Petakan Penempatan 1.263 Guru PPPK
TAPAKTUAN, KUPAS.co – Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mulai menerapkan sistem Ruang Talenta Guru (RTG) dalam memetakan penempatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi tenaga pendidik lebih merata dan sesuai dengan regulasi kementerian terkait linieritas ijazah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan, Ridha Nisfu, S.Pd, menjelaskan bahwa sistem RTG merupakan platform dari Kementerian Pendidikan yang telah terintegrasi langsung dengan sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Menurut Ridha, mayoritas guru telah ditempatkan sesuai dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan domisili asal. Namun, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian pada beberapa kasus tertentu.
"Sistem RTG mengunci penempatan berdasarkan linieritas ijazah. Ini berbeda dengan kondisi saat mereka masih berstatus honorer, di mana banyak guru mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai latar belakang pendidikannya," ujar Ridha di Tapaktuan, Rabu (8/4/2026).
Selain masalah linieritas, penempatan juga mempertimbangkan kebutuhan riil jam mengajar yakni menyeimbangkan jumlah tenaga pendidik dengan beban mengajar di sekolah tujuan, setelah itu hak tunjangan sertifikasi Penataan dilakukan agar guru bersertifikasi tetap memenuhi kuota jam mengajar minimum sebagai syarat pencairan tunjangan.
Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mencatat ada sekitar 1.263 guru yang diusulkan dalam pengadaan kali ini. Dari jumlah tersebut, terdapat 35 permohonan peninjauan kembali terkait lokasi penempatan.
"SK PPPK Paruh Waktu ini berlaku selama satu tahun dan bersifat tetap dalam masa tersebut. Fokus utama tahap awal ini adalah memastikan seluruh guru mendapatkan penempatan terlebih dahulu," tegas Ridha.
Terkait keluhan mengenai jarak tempuh dan kondisi kesehatan, Ridha menyatakan pihak dinas tetap membuka ruang komunikasi. Pemerintah daerah berkomitmen mencari solusi terbaik agar hak guru terpenuhi tanpa mengabaikan kewajiban pelayanan pendidikan di sekolah yang membutuhkan.









Komentar