Presiden Prabowo Perintahkan Badan Gizi Nasional Tertibkan SPPG yang Tak Sesuai Juknis
JAKARTA, KUPAS.co - Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas untuk menertibkan unit dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak mematuhi petunjuk teknis (juknis). Ketegasan ini disampaikan Presiden usai rapat kerja bersama jajaran Kabinet Merah Putih dan pimpinan BUMN di Jakarta.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, mengungkapkan bahwa Presiden menginginkan standar kualitas yang ketat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Presiden perintahkan agar dapur-dapur yang jelek atau tidak mengikuti juknis ditertibkan,” kata Nanik S. Deyang, dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Menindaklanjuti perintah tersebut, Nanik melaporkan bahwa pihak BGN telah mengambil langkah preventif berupa penangguhan (suspend) hingga penutupan sementara terhadap SPPG yang bermasalah. Pelanggaran yang disasar meliputi ketidakpatuhan terhadap juknis, pemicu Kejadian Luar Biasa (KLB), hingga praktik kecurangan oleh mitra.
Nanik menyebutkan, tindakan tegas juga diberikan jika ditemukan adanya mitra yang melakukan penggelembungan harga (mark up) bahan baku atau praktik monopoli pemasok.
“Bagus lanjutkan terus,” kata Presiden sambil mengacungkan jempol, sebagaimana ditirukan Nanik saat melaporkan langkah-langkah penertiban tersebut.
Selain masalah teknis dapur, Presiden Prabowo menekankan agar distribusi makanan bergizi tepat sasaran. Program ini diharapkan tidak menjadi mubazir dengan menyasar kelompok masyarakat yang secara ekonomi sudah mampu memenuhi kebutuhan gizinya secara mandiri.
“Jadi kalau anak-anak orang mampu, kan tidak membutuhkan MBG karena orangtuanya sudah bisa memberi makanan bergizi yang baik di rumahnya,” jelas Nanik.
Presiden juga meminta agar pelaksanaan program ini tidak dilakukan secara paksa. Sekolah atau kelompok masyarakat mampu yang merasa tidak membutuhkan program ini diperbolehkan untuk tidak terlibat. Fokus utama pemerintah adalah anak-anak yang memang membutuhkan intervensi gizi segera.
Guna memastikan efektivitas kebijakan ini, Badan Gizi Nasional akan membentuk tim khusus untuk menyisir data penerima manfaat di lapangan. Pendekatan berbasis kebutuhan dipandang sebagai kunci utama keberhasilan program dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Presiden menyampaikan bahwa program ini tidak boleh dipaksakan. MBG harus difokuskan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan perbaikan gizi,” tegas Nanik.
Di akhir keterangannya, Nanik memastikan bahwa proses pengawasan dan evaluasi akan diperketat secara berkala. “Kami ingin memastikan MBG tepat sasaran dan memberi dampak nyata. Karena itu, pengawasan dan evaluasi akan terus kami perkuat agar program ini berjalan optimal,” pungkasnya.









Komentar