Pasien Cuci Darah dan Penyakit Berat Tetap Ditanggung JKA Tanpa Melihat Desil

Ilustrasi pasien yang sedang menjalankan Hemodialisa (HD)/ Cuci Darah. Foto: dok.Net
Ilustrasi pasien yang sedang menjalankan Hemodialisa (HD)/ Cuci Darah. Foto: dok.Net

BANDA ACEH, KUPAS.co – Pemerintah Aceh memberikan jaminan perlindungan bagi pasien penyakit berat di tengah pemberlakuan skema baru Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) per 1 Mei 2026. Meski terjadi penajaman sasaran kepesertaan, pasien penyakit katastropik termasuk mereka yang membutuhkan layanan cuci darah rutin dipastikan tetap ditanggung penuh oleh negara tanpa memandang latar belakang status ekonomi atau kategori desil mereka.

Kebijakan ini menjadi oase bagi ribuan pasien kronis di Aceh yang sempat khawatir akan kehilangan jaminan kesehatan akibat pengetatan fiskal daerah. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Ferdiyus, menegaskan bahwa negara tidak akan membiarkan pasien penyakit berat kesulitan mendapatkan akses medis.

“JKA tetap berjalan. Pemerintah tetap menjamin pelayanan kesehatan,” kata Ferdiyus, Senin (6/4/2026).

Dalam aturan terbaru yang merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026, kelompok masyarakat kategori mampu (desil 8-10) memang diminta beralih ke kepesertaan mandiri. Namun, aturan tersebut dikecualikan bagi warga yang menderita penyakit dengan kategori katastropik yang membutuhkan biaya tinggi dan perawatan berkelanjutan.

Ferdiyus menjamin, diagnosis medis adalah satu-satunya indikator pelayanan bagi pasien berat, bukan data kemiskinan.

“Untuk penyakit katastropik seperti cuci darah dan penyakit berat lainnya, tetap ditanggung tanpa melihat desil, baik kaya maupun miskin,” tegas Ferdiyus.

Penentuan jenis penyakit yang masuk dalam perlindungan khusus ini tetap menjadi otoritas dokter di fasilitas kesehatan berdasarkan diagnosis medis. Pemerintah Aceh juga memberikan masa transisi selama tiga bulan agar proses pengalihan data bagi warga mampu tidak mengganggu layanan di rumah sakit.

Langkah ini menegaskan bahwa penyesuaian anggaran JKA dilakukan untuk efisiensi yang berkeadilan, di mana masyarakat ekonomi lemah dan pasien yang sedang berjuang melawan penyakit mematikan tetap menjadi prioritas utama.

“Kami pastikan, pelayanan kesehatan tetap berjalan dan masyarakat tidak akan ditinggalkan,” pungkas Ferdiyus.

Penulis: Nana
Editor: Tim Redaksi