Aceh Ajukan Dokumen R3P ke Pusat, Kebutuhan Pemulihan Rp153,3 Triliun
Kupas.co | Banda Aceh – Pemerintah Aceh telah menyerahkan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) kepada Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 3 Februari 2026.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan dokumen tersebut telah disahkan oleh Gubernur Aceh dan memuat data kerusakan, kerugian, serta rencana pemulihan menyeluruh pascabencana.
Dokumen itu merupakan hasil pengajuan dari seluruh level kewenangan, mulai dari kementerian/lembaga, Pemerintah Aceh, hingga pemerintah kabupaten/kota.
Menurut Muhammad, tim Kementerian PPN/Bappenas sebelumnya telah melakukan rapat koordinasi di Aceh untuk menyelaraskan dokumen R3P bersama pemerintah daerah.
Saat ini, BNPB tengah melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen tersebut. Setelah itu, akan dilakukan verifikasi faktual ke lapangan di tingkat kabupaten/kota berdasarkan data yang tercantum dalam R3P.
“Setelah verifikasi faktual dilakukan, BNPB akan meneruskan hasilnya ke Bappenas dalam rangka persiapan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” ujar Muhammad, Minggu (9/2/2026).
Berdasarkan dokumen yang telah diajukan, kebutuhan anggaran pemulihan Aceh pascabencana diperkirakan mencapai Rp153,3 triliun.
Rinciannya meliputi kewenangan kementerian/lembaga sebesar Rp41,8 triliun, kewenangan Pemerintah Aceh Rp22 triliun, kewenangan pemerintah kabupaten/kota Rp60,43 triliun, serta kewenangan masyarakat dan dunia usaha sebesar Rp29 triliun.
Pemerintah Aceh, kata dia, terus melakukan berbagai langkah pemulihan. Gubernur juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersatu dalam upaya membangkitkan daerah dari dampak bencana.
Pihaknya memastikan informasi terbaru terkait proses tersebut akan terus disampaikan kepada media.