1. Daerah

Aceh Tengah Raih Peringkat Pertama Pencegahan Korupsi se-Aceh

KUPAS.co, TAKENGON – Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menorehkan prestasi gemilang dalam upaya pencegahan korupsi dengan menempati peringkat ke-1 se-Provinsi Aceh pada capaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (IPKD MCSP) Tahun 2025.

Berdasarkan surat resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Nomor B/750/KSP.00/70-72/02/2026 tertanggal 4 Februari 2026, Kabupaten Aceh Tengah meraih nilai final 87,63 dengan predikat Kategori Hijau. Angka ini menempatkan Aceh Tengah di posisi puncak regional Aceh dan peringkat 116 secara nasional.

Pencapaian ini tergolong fantastis mengingat lonjakan posisi yang sangat signifikan. Pada tahun sebelumnya, Aceh Tengah berada di posisi ke-21 tingkat provinsi dan peringkat 353 secara nasional.

Penilaian IPKD MCSP mencakup delapan area intervensi, yakni Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Publik, Manajemen ASN, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Optimalisasi Pendapatan Daerah, serta Penguatan APIP.

Hasil verifikasi KPK menunjukkan konsistensi tinggi pada proses quality assurance (QA). Nilai Aceh Tengah yang semula 87,5 meningkat menjadi 87,63 setelah QA tanpa adanya faktor koreksi (nol). Ketiadaan faktor koreksi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan upaya pencegahan korupsi secara murni pada seluruh area intervensi selama periode pemantauan.

Bupati Aceh Tengah, Drs. Haili Yoga, M.Si, menyatakan bahwa hasil ini merupakan buah dari komitmen kuat pimpinan daerah dan kerja keras seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Aceh Tengah.

”Capaian peringkat pertama se-Aceh dengan nilai 87,63 ini merupakan validasi atas transparansi dan tata kelola pemerintahan yang bersih di Aceh Tengah,” ujar Haili dalam kegiatan Entry Meeting bersama BPK Perwakilan Aceh di Ruang Kerja Bupati, Senin (23/02/2026).

Haili menegaskan bahwa skor nol pada faktor koreksi membuktikan efektivitas sistem pencegahan di delapan area yang ditetapkan KPK. Namun, ia mengingatkan agar prestasi ini tidak membuat jajaran pemerintah daerah berpuas diri.

”Tantangannya ke depan adalah mempertahankan predikat zona hijau ini. Kami akan segera menindaklanjuti poin-poin atensi dari KPK sebelum batas waktu 27 Februari 2026 untuk memastikan integritas tetap terjaga dan penyelamatan keuangan negara tetap menjadi prioritas utama,” tambah Haili.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah kini berkomitmen untuk menyampaikan laporan tindak lanjut atas surat atensi KPK tersebut tepat waktu. Fokus utama ke depan adalah penguatan monitoring di delapan area tersebut guna memitigasi risiko korupsi sekecil mungkin.

Berita Lainnya