Adi Samrida: Timsus Tinggal Janji, Sengketa Lahan PT. ASN dengan Masyarakat Diabaikan
KUPAS.co | Aceh Selatan - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan, Adi Samrida menyayangkan Pemda Aceh Selatan terkesan lamban dalam menyelesaikan sengketa lahan antara Masyarakat dengan Pihak PT. ASN yang terjadi di Gampong Seuneubok Pusaka, Kecamatan Trumon Timur, Kamis (15/5/2025).
Sebelumnya Adi Samrida menyampaikan apresiasi langkah cepat dibentuknya tim khusus untuk penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dengan PT. ASN di Seuneubok Pusaka. Tapi sayangnya, hingga sekarang Bupati terkesan belum menunjukkan sikap tegas atau mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui tim yang dibentuk itu.
“Kita apresiasi langkah pembentukan tim khusus, Tapi kita sayangkan tidak ada pergerakan sampai Hari ini, Kemaren saya telepon Asisten juga tidak diangkat, padahal saya mau koordinasi terkait tindak lanjut tim yang sudah dibentuk,” kata Adi Samrida.
Diketahui warga sudah tiga pekan lebih membuat posko di lahan yang disengketakan sebagai bentuk protes atas ketidakjelasan kepemilikan dan lambannya penyelesaian konflik. Hingga hari ini, tidak ada langkah nyata yang diambil Pemerintah Kabupaten untuk memediasi persoalan tersebut. Situasi ini berpotensi memicu konflik horizontal dan tindakan anarkis jika tidak segera ditangani.
“Kami sangat menyayangkan sikap diam Bupati, dalam situasi seperti ini, pemimpin daerah seharusnya hadir di tengah masyarakat, bukan malah menghindar," Ujarnya.
Masyarakat secara terus-menerus menanyakan kepada anggota DPRK Aceh Selatan dalam proses mediasi, mereka merasa tuntutan dari masyarakat diabaikan oleh Pemda dengan berdalih pembentukan timsus tapi nyatanya hingga saat ini timsus itu juga tidak jelas keberadaannya.
Adi Samrida meminta Pemerintah Kabupaten segera mengambil langkah konkret, termasuk memediasi kedua belah pihak dan memastikan proses penyelesaian dilakukan secara adil dan transparan.
“Kalau dibiarkan terlalu lama tanpa kejelasan, ini bisa jadi bom waktu, kita tidak ingin ada korban akibat konflik yang sebenarnya bisa dicegah jika pemerintah tanggap,” katanya.
Sebagai wakil rakyat, Adi Samrida menyatakan pihaknya siap memfasilitasi pertemuan antara warga dengan perusahaan PT. ASN, namun ia juga menekankan, kehadiran Bupati menentukan penyelesaian sengketa lahan ini
Ia juga mengingatkan bahwa penyelesaian konflik agraria adalah bagian dari amanat konstitusi, dan tidak boleh diabaikan demi kepentingan pihak tertentu. Konflik agraria bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga menyangkut hak hidup, keadilan, dan keberlanjutan sosial masyarakat. Keterlambatan dan ketidakhadiran pemimpin daerah hanya akan memperpanjang penderitaan warga dan membuka ruang terjadinya tindakan di luar kendali.
“Ini bukan sekadar soal lahan, tapi soal hak hidup dan keadilan bagi warga, sudah saatnya Pemerintah Kabupaten hadir dan segera mengambil langkah yang serius,” tutupnya.