Aktivitas Investasi di Aceh Barat Melonjak, Sektor Tambang Masih Mendominasi
KUPAS.co | MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mencatatkan dinamika investasi yang unik sepanjang tahun 2025. Meski total nilai realisasi investasi mengalami koreksi secara tahunan, aktivitas pelaporan dan kepatuhan pelaku usaha justru menunjukkan tren positif yang signifikan di tengah penguatan digitalisasi pelayanan publik.
Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh Barat, total realisasi investasi tahun 2025 mencapai Rp764,79 miliar. Angka ini mengalami penurunan sebesar 53 persen dibandingkan tahun 2024 (year on year).
Namun, Kepala DPMPTSP Aceh Barat, Ifan Murdani, S.STP, MSi, menekankan bahwa penurunan nilai tersebut dibarengi dengan peningkatan partisipasi pelaku usaha. Hal ini terlihat dari jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk.
"Meski nilai realisasi investasi mengalami penurunan 53 persen dibandingkan tahun 2024 (year on year), aktivitas investasi justru menunjukkan tren menggembirakan. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebesar 37 persen, dengan total 1.191 laporan yang masuk sepanjang 2025," ujar Ifan dalam keterangannya, Sabtu (7/2/2026).
Secara sektoral, struktur ekonomi Aceh Barat masih sangat bergantung pada kekayaan sumber daya alam. Sektor pertambangan tetap menjadi tulang punggung dengan kontribusi sebesar 47,5 persen atau setara Rp363 miliar.
Posisi kedua ditempati oleh sektor tanaman pangan, perkebunan, dan kehutanan yang menyumbang 20,8 persen atau Rp158 miliar. Secara geografis, Kecamatan Meureubo masih menjadi magnet utama bagi investor dengan serapan modal mencapai Rp378 miliar atau 49,4 persen dari total investasi daerah.
Ifan merinci bahwa puncak realisasi investasi terjadi pada Triwulan III tahun 2025. "Berdasarkan data triwulanan, puncak realisasi investasi terjadi pada Triwulan III dengan nilai mencapai Rp359,6 miliar, disusul Triwulan II sebesar Rp179,4 miliar, Triwulan IV Rp121,3 miliar, dan Triwulan I sebesar Rp104,2 miliar," jelasnya.
Selain aspek modal, Pemkab Aceh Barat juga menyoroti efisiensi birokrasi. Sepanjang 2025, seluruh proses perizinan (100 persen) telah bertransformasi ke sistem digital melalui platform OSS, SICANTIK, dan SIMBG. Tercatat sebanyak 3.253 dokumen perizinan telah diterbitkan.
Sejumlah inovasi seperti Klik n Kring, layanan izin keliling (Hiling), hingga layanan ojek perizinan (SILOPer) dioptimalkan untuk memangkas birokrasi sekaligus menutup celah praktik pungutan liar.
Menurut Ifan, optimalisasi kinerja ini berbanding lurus dengan serapan anggaran kedinasan yang mencapai 95,15 persen dari total pagu Rp5,88 miliar. Dampak nyata dari aktivitas ekonomi ini adalah terserapnya 845 tenaga kerja lokal sepanjang tahun 2025.
"Melalui berbagai capaian dan inovasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menegaskan komitmennya dalam membangun ekosistem investasi yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Dampaknya, penyerapan tenaga kerja lokal sepanjang tahun 2025 tercatat mencapai 845 orang," pungkas Ifan.