Alex Marwata Ingatkan Penegak Hukum: Kerugian Perusahaan Tak Selalu Jadi Kerugian Negara
KUPAS.co, JAKARTA – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, mengkritik keras konstruksi hukum dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina. Dalam sebuah diskusi di Jakarta Selatan, Jumat (20/2/2026), Alex mengaku kesulitan menemukan substansi pidana dalam surat dakwaan yang tengah disidangkan tersebut.
"Terus terang saya bilang ke majelis hakim, 'Saya enggak dapet lho esensi atau substansi dakwaan itu di mana letak pidananya,'" ujar Alex, dilansir RRI.co.id. Kebingungan ini didasari pada tipisnya batasan antara kerugian bisnis murni dengan tindak pidana korupsi.
Alex menekankan bahwa dalam dunia korporasi, dikenal prinsip business judgement rule sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas dan UU BUMN. Prinsip ini melindungi direksi dari tuntutan pidana maupun perdata atas kerugian perusahaan, selama keputusan diambil dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan berbasis informasi memadai.
Menurutnya, pembeda utama antara risiko bisnis dan korupsi adalah ada tidaknya konflik kepentingan.
“Konflik kepentingan itu akar dari praktik korupsi, termasuk suap dan gratifikasi. Jika tidak ditemukan konflik kepentingan, suap, maupun gratifikasi, maka unsur pidana harus dikaji sangat hati-hati,” tegas Alex.
Ia juga mengingatkan penegak hukum agar tidak "berpikir terbalik" dengan mencari perbuatan melawan hukum sebelum memahami mengapa perusahaan mengalami kerugian. Kerugian bisa saja lahir dari salah perencanaan atau risiko pasar, bukan serta-merta kerugian keuangan negara.
Senada dengan Alex, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadhana, menggarisbawahi pentingnya demarkasi yang jelas antara keputusan bisnis dan abuse of power. Ia menyebut UU BUMN yang baru telah mempertegas ketentuan agar penegak hukum tidak serampangan mengkriminalisasi keputusan direksi.
“Sepanjang itikadnya baik, due process-nya sudah dilakukan, kajian internal ada, serta ada konsensus antara direksi dan komisaris, mestinya penegak hukum tidak masuk memproses secara hukum,” jelas Kurnia.
Namun, Kurnia memberikan catatan penting: business judgement rule tidak boleh menjadi tameng jika sejak awal ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai tindak pidana. "Jika terbukti ada korupsi, maka jangan gunakan business judgement rule sebagai perlindungan," pungkasnya.