1. Daerah

AMAN Aceh Desak KPK Supervisi Dana Bencana: Jangan Jadi Ladang Bisnis

KUPAS.co | ​BANDA ACEH – Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) Provinsi Aceh mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk melakukan supervisi ketat terhadap pengelolaan dana bencana di Aceh. Langkah ini dinilai krusial guna memastikan dana yang dikucurkan pemerintah pusat tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang mencari keuntungan di atas penderitaan warga.

​Koordinator Wilayah AMAN Aceh, Syafyuzal Helmi, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi celah korupsi dalam pengelolaan Dana Efisiensi Khusus serta dana kolektif Transfer ke Daerah (TKD). Menurutnya, karakteristik dana darurat yang menuntut kecepatan sering kali menjadi titik lemah dalam pengawasan.

​"Dana ini sangat besar dan sifatnya darurat. Biasanya dalam kondisi darurat, prosedur dipercepat dan pengawasan seringkali melonggar. Kami meminta KPK hadir melakukan supervisi sejak awal untuk mencegah potensi penyelewengan," tegas Syafyuzal di Banda Aceh, Kamis (29/1/2026).

​Dalam tuntutannya, AMAN Aceh menggarisbawahi tiga aspek penting yang harus menjadi fokus perhatian lembaga antirasuah:

​Syafyuzal menegaskan bahwa fungsi kontrol sosial dari mahasiswa akan diperketat selama proses pemulihan pascabencana berlangsung. Ia tidak ingin momentum pembangunan kembali Aceh dinodai oleh praktik lancung.

​"Mahasiswa akan menjadi mata dan telinga rakyat. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, kami tidak segan untuk melaporkannya secara resmi," tegasnya.

​Pihaknya menyatakan komitmen untuk mendukung penuh proses rekonstruksi, namun dengan syarat integritas yang tidak bisa ditawar.

​"Kami mendukung penuh proses rekonstruksi Aceh, namun pembangunan tersebut harus berdiri di atas fondasi kejujuran. AMAN Aceh akan terus mengawal aliran dana ini sampai ke tangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan," tutup Syafyuzal Helmi.

Berita Lainnya