1. News

APEKSI Wilayah I Sampaikan 24 Rekomendasi, Soroti Fiskal Daerah hingga Ketangguhan Bencana

Kupas.co | Banda Aceh – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah I menyampaikan 24 poin rekomendasi kepada pemerintah pusat, yang mencakup isu fiskal daerah, kebencanaan, hingga pelayanan publik.

Ketua APEKSI Komisariat Wilayah I, Rico Tri Putra Bayu Waas mengatakan, daerah tidak boleh berjalan sendiri dalam menghadapi berbagai persoalan, terutama saat terjadi bencana.

“Daerah-daerah yang terdampak bencana pada prinsipnya tidak sendirian. Kita bisa saling membantu dan berkoordinasi,” ujarnya, Senin (20/4/2026) di Banda Aceh .

Ia menyebut, rekomendasi tersebut akan dibawa ke Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI untuk difinalisasi dan diperjuangkan bersama, termasuk menyangkut kondisi keuangan daerah.

Sejumlah rekomendasi utama yang disampaikan di antaranya mendorong relaksasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) bagi daerah terdampak bencana, pembentukan tim respons cepat lintas daerah dengan dukungan APBN, serta penguatan kerja sama pusat dan daerah dalam penanganan banjir.

Selain itu, APEKSI juga merekomendasikan kebijakan perlindungan kawasan lingkungan untuk menekan risiko bencana, serta penyusunan skema pajak bagi perusahaan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, dengan pembagian hasil yang lebih adil bagi daerah terdampak.

Di bidang tata kelola, APEKSI meminta penyederhanaan regulasi pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, serta optimalisasi sistem perizinan dan perencanaan seperti OSS dan SIPD agar lebih ramah pengguna.

APEKSI juga mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar, penguatan ekonomi daerah berbasis konsep green city dan smart city, serta dukungan lebih besar bagi UMKM, termasuk dalam pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Dalam sektor kebencanaan, APEKSI mengusulkan penguatan kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), termasuk peningkatan kapasitas sarana prasarana, pelatihan mitigasi, serta sinkronisasi program dari pusat hingga daerah.

Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal mengatakan, kondisi fiskal daerah masih menjadi tantangan, termasuk di Banda Aceh.

“Fiskal kita bukan termasuk besar, tapi kita terus berupaya agar lebih sehat dan penggunaannya lebih terjaga,” ujarnya.

Ia menyoroti persoalan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diharapkan dapat ditanggung pemerintah pusat agar tidak membebani keuangan daerah.

“Belanja pegawai saat ini sudah di atas 90 persen, ini tentu tidak sehat. Karena itu kita berharap ada solusi dari pemerintah pusat,” katanya.

Illiza juga menekankan pentingnya penguatan ketangguhan bencana di Banda Aceh melalui pembangunan sistem peringatan dini, pembentukan tim siaga lintas sektor, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat di berbagai lini.

“Harapannya, masyarakat semakin tangguh sehingga risiko bencana bisa ditekan,” pungkasnya.

Berita Lainnya