1. Nasional

Badan Gizi Nasional Terapkan Skema WFO-WFH 50 Persen untuk Unit Pelayanan

JAKARTA, KUPAS.co - Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memberlakukan kebijakan kerja kombinasi antara kantor dan rumah sebagai langkah strategis untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa meskipun kebijakan ini bertujuan untuk efisiensi, penerapannya dilakukan secara terukur sehingga tidak seluruh unit kerja menjalankan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) secara penuh. Fokus utama tetap pada terjaganya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat di seluruh lini organisasi.

Unit-unit yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelayanan publik, seperti Inspektorat Utama hingga jajaran Deputi, akan menjalankan skema pembagian kehadiran fisik dan digital secara proporsional. Dadan merincikan mekanisme pembagian jadwal tersebut untuk memastikan operasional tetap berjalan setiap harinya.

"Unit kerja yang berhubungan langsung dengan masyarakat, yaitu Inspektorat Utama, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, serta Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan, melaksanakan tugas kedinasan dengan mekanisme WFO dan WFH masing-masing sebesar 50 persen yang diatur pelaksanaannya pada hari Senin dan hari Jumat," jelasnya di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Di sisi lain, BGN memberikan pengecualian ketat bagi posisi-posisi yang secara teknis membutuhkan kehadiran fisik guna menjalankan fungsi operasional dan pengamanan strategis. Para ahli gizi dan akuntan yang berada di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tetap diwajibkan bekerja dari kantor guna menjamin distribusi dan pengawasan gizi tidak terhambat.

"Bagi Kepala SPPG, Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, operasional strategis, pengamanan dan tugas lainnya yang membutuhkan kehadiran fisik maka tetap melaksanakan tugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi," lanjut Dadan.

Kebijakan yang mulai berlaku efektif pada 10 April 2026 ini akan dipantau secara ketat oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama untuk memastikan kinerja pegawai tidak menurun. Dadan menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk adaptasi birokrasi yang cerdas, di mana efisiensi energi tetap diprioritaskan tanpa mengorbankan kewajiban negara terhadap rakyat. Pemerintah akan terus melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas pelaksanaan skema kerja ini di lapangan guna menentukan kebijakan selanjutnya di masa mendatang.

Berita Lainnya