Bawaslu Aceh Selatan Gelar Konsolidasi Demokrasi, Petakan Tantangan di Luar Tahapan Pemilu
KUPAS.co, TAPAKTUAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Aceh Selatan menggelar kegiatan Konsolidasi Demokrasi di Luar Tahapan Pemilu di Sekretariat Bawaslu setempat, Jumat (13/2/2026). Langkah ini dilakukan untuk memperkuat peran pengawasan serta menjaga kualitas demokrasi melalui identifikasi dan pemetaan isu kepemiluan yang berkembang di masyarakat.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah praktisi hukum, di antaranya Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jendela Keadilan Aceh, Muhammad Nasir Selian, serta Direktur LBH Pedang Keadilan Aceh, Maman Supardi.
Ketua Bawaslu Kabupaten Aceh Selatan, Deri Friadi, saat membuka acara menegaskan pentingnya penguatan konsolidasi kelembagaan dan sinergi lintas pemangku kepentingan, terutama pada masa non-tahapan pemilu. Ia mencatat bahwa tantangan demokrasi tidak hanya muncul saat tahapan pemilu berlangsung.
“Tantangan demokrasi tidak hanya muncul saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga pada periode di luar tahapan, seperti praktik politik uang, penyebaran disinformasi atau hoaks, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), serta efektivitas penegakan hukum pemilu,” ujar Deri Friadi.
Senada dengan hal tersebut, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Basar Mulyadi, menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat. Hal ini dinilai krusial dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat, partisipatif, dan berintegritas.
Dalam sesi materi, dipaparkan substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pelaksanaan pemungutan suara serentak dengan sistem lima kotak dalam satu hari. Sistem tersebut dinilai menimbulkan kompleksitas tinggi yang membebani penyelenggara maupun pemilih.
Forum diskusi tersebut menyimpulkan bahwa penerapan jeda waktu sekitar dua tahun atau lebih antara pemilu nasional dan pemilu daerah dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan teknis. Jeda tersebut diharapkan memberi ruang proporsional bagi penyelenggara, peserta, dan pemilih untuk memfokuskan perhatian pada isu nasional dan daerah secara terpisah.
Melalui konsolidasi ini, Bawaslu Aceh Selatan berharap dapat memperkuat kolaborasi guna mengantisipasi potensi permasalahan demokrasi, demi mewujudkan proses pemilihan umum yang transparan dan berkeadilan di masa mendatang.