Beban Utang Listrik Aceh Selatan: Menanti Solusi di Tengah Tunggakan Rp 7 Miliar
KUPAS.co - Kondisi fiskal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan kini menjadi sorotan setelah mencuatnya kabar tunggakan tagihan listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) kepada PT PLN yang diperkirakan mencapai Rp 7 miliar. Persoalan ini memicu kekhawatiran mengenai tata kelola keuangan daerah yang dinilai sedang tidak dalam kondisi ideal.
Koordinator Forum Peduli Aceh Selatan (For-PAS), T. Sukandi, mengibaratkan kabupaten tersebut sebagai sebuah rumah tangga. Menurutnya, kegagalan dalam membayar tagihan rutin merupakan indikator adanya masalah serius dalam manajemen internal.
"Informasi yang kita terima menyebutkan utang Pemda Aceh Selatan kepada PLN kurang lebih 7 miliar rupiah. Tentunya hal ini kita menilai Aceh Selatan sedang sakit," ujar Sukandi, Sabtu (15/3/2025).
Sukandi menjelaskan bahwa secara regulasi, tagihan PJU seharusnya dibiayai melalui Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dipungut langsung dari masyarakat setiap kali membayar rekening listrik nonsubsidi. Dana PPJ tersebut kemudian dihimpun oleh PT PLN Pusat sebelum ditransfer kembali ke rekening Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) melalui bagian pendapatan.
Setelah dana tersebut masuk ke kas daerah, Dinas Perhubungan bertugas membayarkannya kembali ke PLN untuk melunasi tagihan PJU. Sukandi menilai alur birokrasi ini terkesan rumit dan berbelit, yang menurutnya berkaitan dengan adanya mekanisme "hak pungut" atau hak tagih yang diatur perundang-undangan bagi petugas lapangan.
Sebagai langkah konkret mengatasi defisit anggaran listrik, Pemkab Aceh Selatan didorong untuk segera melakukan modernisasi infrastruktur. Selama ini, kabupaten tersebut dinilai boros karena masih menggunakan lampu konvensional dan belum menerapkan sistem meterisasi.
"Semua lampu penerangan jalan umum yang selama ini memakai lampu biasa diganti dengan lampu LED yang dapat mengefisiensi energi hingga 40 persen, dan tentu akan terjadi efisiensi anggaran biaya sebesar itu juga," kata Sukandi.
Lebih lanjut, ia menyoroti absennya sistem meterisasi yang menyebabkan tagihan listrik dihitung berdasarkan jumlah "titik api" oleh PLN, tanpa mempertimbangkan apakah lampu tersebut dalam kondisi hidup atau mati.
Pihak eksekutif mengakui adanya kendala dalam pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Selatan, Filda Yulisbar, mengonfirmasi bahwa tunggakan pembayaran rekening listrik PJU selama sepuluh bulan pada periode 2024 dan 2025 memang belum terbayar.
"Sampai hari ini tunggakan rekening PJU belum dibayar ke PLN. Pemerintah daerah sedang mencari solusi terbaik terhadap mekanisme pembayaran, dan kami terus melakukan upaya koordinasi dengan pihak-pihak berkompeten," ujar Filda.
Hingga saat ini, publik menanti langkah nyata dari Pemkab Aceh Selatan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut agar tidak berdampak pada pelayanan publik, khususnya penerangan jalan umum di malam hari.