1. Pendidikan

Beredar Isu Kepala MAN 1 Aceh Selatan Diduga Terima Fee dari Pengadaan Buku Sekolah

KUPAS.co | Aceh Selatan – Isu dugaan praktik kolusi kembali mencuat di satuan pendidikan jenjang madrasah di Kabupaten Aceh Selatan. Berdasarkan informasi yang beredar, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Aceh Selatan diduga menerima fee sebesar 20 persen dari pengadaan buku yang bersumber dari anggaran Dana BOS.

Menanggapi isu tersebut, Kepala MAN 1 Aceh Selatan, Zulkarnaini, S.Pd, membantah keras tudingan tersebut.

“Memang pengadaan buku setiap tahunnya ada sesuai dengan usulan. Namun isu adanya fee dari Dana BOS itu tidak benar,” tegas Zulkarnaini saat dikonfirmasi wartawan Kupas.co, Sabtu (20/09/25).

Ia menambahkan, pengadaan buku di madrasah tidak dilakukan setiap tahun karena anggaran juga harus dialokasikan ke kebutuhan lain, seperti pelatihan guru.

“Pengadaan buku itu tidak setiap tahun ada, kadang ada kadang tidak, karena kita juga perlu anggaran untuk kegiatan lain seperti pelatihan guru. Kalau pun ada, pesanan buku biasanya hanya di-ACC sekitar Rp25 sampai Rp30 juta per tahun,” jelasnya.

Ia menjelaskan, bentuk kerja sama dengan pihak penyedia lebih kepada dukungan kegiatan sekolah, bukan dalam bentuk setoran dana.

“Misalnya ada penyedia yang mengajak pertemuan seluruh kepala sekolah, biaya ditanggung oleh mereka. Begitu juga ketika madrasah menggelar kegiatan wisuda atau maulid, mereka hadir sebagai mitra dan memberikan dukungan berupa spanduk atau konsumsi. Itu pun tidak menggunakan Dana BOS. Bahkan kadang hanya berupa kue kotak,” tambahnya.

Zulkarnaini juga menerangkan bahwa sesuai aturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, seluruh siswa idealnya mendapatkan satu buku. Namun, keterbatasan anggaran membuat hal itu tidak bisa terpenuhi sepenuhnya.

“Sebenarnya kalau menurut Mendikdasmen, seluruh siswa harus mendapatkan satu buku. Tapi kita tidak mungkin bisa menyediakan satu buku untuk setiap siswa karena anggaran yang disediakan pihak provinsi juga terbatas. Semua pengadaan buku itu juga harus melalui dan mendapat persetujuan dari pihak provinsi,” terangnya.

Lebih lanjut, Zulkarnaini menegaskan bahwa pihak Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Aceh Selatan tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi pengelolaan anggaran maupun program di MAN 1 Aceh Selatan.

“Kita ini jenjang pendidikan setara SMA, jadi mekanisme koordinasinya langsung ke provinsi. Kankemenag Aceh Selatan tidak bisa mengintervensi, karena segala sesuatu terkait pengadaan maupun program langsung di bawah kewenangan provinsi,” ujarnya.

Sebagai informasi, jumlah murid di MAN 1 Aceh Selatan saat ini kurang lebih 345 orang. Setiap murid mendapatkan alokasi Dana BOS sebesar Rp1.715.000 per tahun, sehingga total anggaran BOS yang dikelola sekolah ini mencapai sekitar Rp591 juta lebih setiap tahunnya.

Berita Lainnya