BGN Gandeng Kejaksaan Agung Perketat Pengawasan Program Makan Bergizi Hingga Tingkat Desa
JAKARTA, KUPAS.co – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memperkuat sistem pengawasan Program Makan Bergizi (MBG) dengan menjalin kolaborasi strategis bersama Kejaksaan Agung. Langkah ini diambil untuk memastikan pelaksanaan program di tingkat tapak, khususnya pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), berjalan transparan dan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa keterlibatan jajaran Korps Adhyaksa hingga ke tingkat daerah dan desa menjadi krusial mengingat operasional utama program ini berada di level bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Pengawasan akan diperkuat dengan melibatkan seluruh jajaran Kejaksaan hingga ke daerah. Ini penting karena pelaksanaan program berada di level bawah,” ujar Dadan di Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Selama ini, BGN telah mengandalkan mekanisme internal melalui Deputi Pemantauan dan Pengawasan, serta bermitra dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, kolaborasi dengan Kejaksaan Agung diharapkan mampu memberikan daya tekan pengawasan yang lebih intensif dan menjangkau wilayah pelosok.
Selain pengawasan formal, BGN juga tengah mengembangkan sistem pelaporan digital yang terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk memantau kinerja SPPG secara real-time, guna meminimalisir potensi penyimpangan atau kendala teknis di lapangan.
“Kami ingin memastikan seluruh mitra bekerja sesuai standar operasional, transparan, dan optimal dalam menjalankan program,” tambah Dadan.
BGN menekankan bahwa pelibatan aparat penegak hukum (APH) saat ini lebih diutamakan pada fungsi preventif atau pencegahan. Tujuannya adalah untuk mendorong kepatuhan seluruh mitra kerja terhadap regulasi yang berlaku serta menjamin kualitas layanan gizi yang diterima oleh masyarakat.
Di sisi lain, masyarakat juga tetap diberikan ruang untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan melalui kanal pengaduan resmi yang telah disediakan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan guna menjaga integritas program strategis nasional tersebut dari hulu hingga ke hilir.