BGN Matangkan Regulasi Pelibatan Pelaku Usaha Lokal dalam Program MBG
JAKARTA, KUPAS.co – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mematangkan regulasi terkait penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan pelaku usaha lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil untuk memastikan program nasional tersebut memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
Dalam rapat pembahasan di Jakarta, Rabu (11/3/2026), BGN menyusun Rancangan Peraturan yang mewajibkan pelibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan bergizi. Hal ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden 115/2025 mengenai tata kelola penyelenggaraan MBG.
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa program MBG memiliki misi ganda, yakni pemenuhan gizi sekaligus penguatan ekonomi.
“Pengaturan ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan Program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri,” ujar perempuan yang akrab disapa Hida tersebut.
Regulasi ini secara spesifik diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, koperasi, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BGN ingin memastikan ekosistem penyediaan pangan tidak hanya dikuasai pemain besar, tetapi juga membuka peluang di berbagai daerah.
“Melalui pengaturan yang komprehensif, kami ingin memastikan bahwa program ini mampu mendorong penguatan rantai pasok pangan lokal sekaligus membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha di berbagai daerah,” kata Hida.
Rapat strategis ini turut dihadiri oleh perwakilan berbagai kementerian, mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian UMKM, hingga Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, guna menyelaraskan keterlibatan koperasi desa/kelurahan Merah Putih dalam program ini.