Data BGN: 1.528 SPPG Terdampak Suspensi, Mayoritas Akibat Kendala Sertifikasi
JAKARTA, KUPAS.co — Badan Gizi Nasional (BGN) merilis data terbaru mengenai pengawasan operasional program gizi nasional. Hingga laporan terakhir per Rabu (25/3/2026), tercatat sebanyak 1.528 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia sempat mengalami penghentian operasional sementara.
Langkah tegas ini merupakan akumulasi pengawasan sejak Januari 2025. Meski angka tersebut mencakup ribuan unit, BGN mencatat adanya tren positif berupa peningkatan kepatuhan pengelola dalam mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa penindakan ini justru memicu kesadaran pengelola untuk memenuhi standar keamanan pangan.
“Terjadi penurunan dibandingkan dua minggu lalu karena sudah banyak yang mendaftar SLHS,” ujar Nanik dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (25/3).
Berdasarkan data yang dihimpun hingga tengah pekan ini, penghentian operasional dibagi menjadi dua kategori utama:
- Kejadian Menonjol (KM): Sebanyak 72 unit dihentikan sementara karena adanya laporan gangguan pencernaan pada penerima manfaat di tiga wilayah pemantauan.
- Non-Kejadian Menonjol (Non-KM): Sebanyak 692 unit ditangguhkan karena kendala teknis, seperti pembangunan dapur yang belum memenuhi Petunjuk Teknis (Juknis) resmi pemerintah.
Hingga penutupan data pada 25 Maret, tercatat masih ada 764 SPPG yang berstatus dalam masa perbaikan dan belum beroperasi kembali. Wilayah II (mencakup Pulau Jawa dan sekitarnya) mencatat angka tertinggi dengan 491 unit, disusul Wilayah I sebanyak 215 unit, dan Wilayah III sebanyak 58 unit.
BGN menegaskan bahwa suspensi ini bersifat sementara. Unit yang telah menyelesaikan perbaikan fisik dapur sesuai Juknis dan melengkapi dokumen SLHS dapat segera mengajukan pengaktifan kembali operasional secara bertahap.