1. Nasional

BGN Syaratkan Tiga Sertifikasi Utama untuk SPPG, Keamanan Pangan Jadi Prioritas

JAKARTA, KUPAS.co — Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai belum memenuhi standar diminta untuk menghentikan operasional sementara hingga dilakukan perbaikan menyeluruh.

​Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa pesan khusus tersebut disampaikan Presiden pada momentum Idul Fitri 1447 Hijriah. Fokus utama diarahkan pada penguatan layanan dan standarisasi fasilitas penyedia gizi.

​"Pesan khusus Presiden agar BGN meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan layanan SPPG. SPPG yang kurang memadai agar ditutup sementara dan segera dilakukan peningkatan kualitas," ujar Dadan di Jakarta, Senin (23/3/2026).

​Menindaklanjuti arahan tersebut, BGN langsung membentuk satuan khusus untuk memantau proses sertifikasi di seluruh SPPG. Pada tahap awal, pengawasan ketat akan difokuskan pada tiga pilar utama keamanan pangan:

  1. ​Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS)
  2. ​Sertifikat Halal
  3. ​Sertifikasi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)

​Ketiga sertifikasi ini menjadi fondasi dalam menjamin keamanan, kebersihan, dan kualitas makanan sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Dadan menambahkan, setelah aspek teknis terpenuhi, fokus berikutnya adalah sertifikasi sumber daya manusia (SDM).

​"Setelah ketiga sertifikasi terpenuhi, akan meningkat ke sertifikasi terkait kualitas SDM SPPG, baik chef, penjamah makanan, hingga analisis lingkungan," lanjutnya.

​Kelengkapan sertifikasi ini nantinya akan menjadi acuan dalam menentukan klasifikasi atau gradasi kualitas tiap unit SPPG. Sistem ini diharapkan mampu menciptakan standar mutu yang terukur dan kompetitif.

​Sembari menunggu terbentuknya Lembaga Akreditasi SPPG nasional secara permanen, BGN akan membentuk Tim Klasifikasi SPPG internal. Tim ini bertugas melakukan penilaian awal sekaligus mempersiapkan sistem akreditasi eksternal yang lebih terstruktur di masa mendatang.

​Langkah strategis ini diambil untuk memastikan program pemenuhan gizi nasional berjalan optimal, aman, dan memenuhi standar kesehatan internasional.

Berita Lainnya