1. Nasional

BGN Tegaskan Insentif Mitra MBG Rp6 Juta Hangus Jika Fasilitas Tak Layak

JAKARTA, KUPAS.co - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya dalam menjaga standar kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memberlakukan mekanisme kontrol ketat terhadap mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

​Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi BGN, Rufriyanto Maulana Yusuf, menyatakan bahwa skema kemitraan ini dilengkapi instrumen disiplin kuat melalui prinsip operasional "no service, no pay" atau tiada layanan, tiada pembayaran.

​"Logika operasional dari mekanisme pendisiplinan ini dilandasi oleh supremasi hukum tertinggi ABP, yaitu tiada layanan, tiada pembayaran atau no service, no pay," ujar Rufriyanto dalam keterangan resminya, di Jakarta, Kamis (2/4/2026).

​Melalui skema ini, hak mitra atas insentif sebesar Rp6 juta per hari dapat langsung dihentikan apabila fasilitas SPPG dinyatakan gagal beroperasi, tidak siap digunakan, atau tidak memenuhi standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

​"Hak mitra atas insentif Rp6 juta ini akan seketika hangus manakala fasilitas SPPG terklasifikasi dalam status gagal beroperasi atau tidak tersedia yang disebabkan berbagai alasan," tegas Rufriyanto.

​Ia menjelaskan bahwa parameter kecacatan mutu diberlakukan secara ketat sebagai alat pemaksa kepatuhan (punitive control). Hal ini mencakup aspek sanitasi, keamanan pangan, hingga kelayakan peralatan pendukung di lapangan.

​"Parameter kecacatan mutu ini diberlakukan secara ketat apabila suatu hari filter air SPPG terdeteksi E.Coli, aliran IPAL mampet membanjiri permukiman warga, mesin chiller mati menyebabkan daging busuk, atau gagal mendapat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Kemenkes, maka secara hukum fasilitas tersebut dinyatakan stand by readiness tidak terpenuhi, maka pada hari itu juga, insentif Rp6 juta langsung dihentikan (suspend)," jelasnya.

​Lebih lanjut, Rufriyanto menyebut bahwa seluruh risiko operasional berada di tangan mitra. Hal ini menuntut kedisplinan tinggi setiap hari guna menjaga standar keamanan pangan dan kebersihan lingkungan demi kepentingan penerima manfaat.

​Meskipun program ini masih memerlukan penyesuaian di berbagai aspek, BGN menilai skema kemitraan SPPG memiliki nilai strategis dalam transformasi tata kelola publik. Ia mengajak masyarakat untuk melihat kebijakan ini secara objektif sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas hidup generasi mendatang.

​"Dengan menelaah kebijakan ini secara cerdas dan melampaui sekadar retorika di permukaan, kita akan melihat bahwa instrumen ini bukan tentang keuntungan sepihak, melainkan tentang gotong royong patriotik demi mewujudkan kedaulatan bangsa yang mandiri dan kompetitif," pungkas Rufriyanto.

Berita Lainnya