1. Nasional
  2. News

BGN Temukan 78 Titik  SPPG Langgar Juknis

JAKARTA, KUPAS.co — Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan atensi serius terhadap tata kelola operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah. Berdasarkan hasil pendataan dan pemantauan terbaru, ditemukan indikasi pelanggaran petunjuk teknis (juknis) pada 78 titik SPPG yang dinilai tidak sejalan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan pemerintah.

Pelanggaran tersebut mencakup berbagai aspek fundamental, mulai dari ketidaksesuaian spesifikasi bangunan hingga lemahnya sistem pengawasan internal di lapangan. Temuan ini menjadi alarm bagi keberlangsungan program pemenuhan gizi nasional agar tetap berjalan di atas koridor akuntabilitas.

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyatakan bahwa temuan tersebut merupakan hasil evaluasi komprehensif untuk memastikan kualitas layanan kepada masyarakat tidak terdegradasi.

“BGN menemukan sejumlah pelanggaran terhadap juknis dalam operasional SPPG di Solo Raya. Temuan ini menjadi bahan evaluasi penting agar seluruh pelaksana program mematuhi standar yang telah ditetapkan,” ujar Nanik dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (8/3/2026).

Beberapa poin krusial yang disoroti BGN antara lain adalah pembangunan fisik SPPG yang menyimpang dari ketentuan juknis. Salah satu yang paling menonjol adalah absennya ruang khusus bagi elemen pengawas, seperti Kepala SPPG (KaSPPG), Pengawas Gizi, hingga Pengawas Keuangan.

Padahal, menurut Nanik, ketersediaan fasilitas tersebut bukan sekadar urusan administratif, melainkan instrumen vital dalam rantai pengawasan harian.

“Setiap SPPG wajib memenuhi standar fasilitas yang telah diatur dalam juknis. Ketersediaan ruang bagi KaSPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan merupakan bagian penting dari sistem pengawasan agar operasional berjalan tertib dan akuntabel,” jelasnya.

Selain masalah fisik, BGN juga menemukan adanya pola kemitraan yang terlalu dominan dalam pengelolaan operasional dapur. Dalam beberapa kasus, peran mitra dinilai telah mengambil alih fungsi yang seharusnya dijalankan oleh struktur resmi SPPG. Nanik menegaskan bahwa keterlibatan pihak ketiga tidak boleh mengaburkan garis komando dan tanggung jawab resmi.

“Peran mitra harus tetap berada dalam koridor aturan. Pengelolaan utama SPPG harus tetap berada dalam struktur yang telah ditetapkan agar pengawasan dan akuntabilitas program tetap terjaga,” tegas Nanik.

Menindaklanjuti temuan di Solo Raya, BGN berencana melakukan langkah pembinaan intensif. Evaluasi ini diharapkan menjadi preseden bagi wilayah lain agar mematuhi juknis demi mencapai target optimal program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepatuhan terhadap standar teknis dipandang sebagai harga mati dalam menjaga kualitas asupan gizi yang disalurkan serta memastikan setiap rupiah anggaran negara dikelola secara transparan.

Berita Lainnya