BGN Terbitkan Aturan Penanganan Limbah Program Makan Bergizi Gratis
JAKARTA, KUPAS.co — Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memperketat tata kelola sisa pangan dan limbah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis melalui penerbitan Peraturan BGN Nomor 1 Tahun 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan program prioritas tersebut berjalan selaras dengan prinsip kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa regulasi ini menjadi instrumen penting dalam menjamin aspek operasional di lapangan. Penanganan sisa pangan, sampah, hingga air limbah domestik kini memiliki standar baku yang harus dipatuhi oleh setiap satuan pelayanan.
"Pengaturan ini penting untuk menjaga kesehatan masyarakat, menghindari pencemaran lingkungan, serta memastikan prinsip higiene dan sanitasi pangan benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan Program MBG," ujar Dadan di Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Dalam aturan tersebut, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini memikul tanggung jawab penuh, mulai dari penyediaan asupan gizi hingga pengelolaan limbah yang dihasilkan.
Dadan menekankan bahwa peran SPPG kini jauh lebih kompleks. Mereka dituntut untuk bertanggung jawab atas seluruh rantai produksi pangan yang mereka kelola.
"SPPG tidak hanya bertugas menyediakan makanan bergizi, tetapi juga memastikan seluruh prosesnya, termasuk limbah yang dihasilkan, dikelola dengan baik dan bertanggung jawab," lanjut Dadan.
Lebih jauh, BGN memandang bahwa sisa pangan dalam program ini bukanlah sekadar limbah biasa, melainkan bagian dari sistem yang harus dikelola secara efisien guna mencegah terjadinya pemborosan. Sisa pangan yang masih layak konsumsi perlu mendapatkan penanganan yang tepat agar tidak terbuang sia-sia.
Melalui regulasi ini, pemerintah juga membuka ruang kolaborasi antara SPPG dengan pemerintah daerah maupun pihak ketiga. Harapannya, pengelolaan sampah dan limbah di setiap wilayah dapat berjalan optimal dan sesuai dengan kondisi lokal masing-masing.