BGN Ultimatum SPPG: Tanpa Sertifikat SLHS, Dapur MBG Terancam Tutup!
KUPAS.co | Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya menjaga mutu dan keamanan pangan di seluruh dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lembaga itu memberi batas waktu 30 hari bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia untuk segera mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) ke Dinas Kesehatan setempat, Jum'at (14/11/25).
“Kami beri waktu satu bulan kepada Mitra atau Yayasan pengelola SPPG agar segera mendaftarkan diri. Kalau tidak, dapurnya akan kami tutup sementara,” tegas Wakil Ketua BGN Bidang Investigasi dan Komunikasi Publik, Nanik Sudaryati Deyang, dikutip dari laman resmi bgn.go.id.
Menurut Nanik, kepemilikan SLHS bukan sekadar formalitas. Sertifikat ini menjadi jaminan kebersihan dan kelayakan dapur yang menyajikan makanan bagi masyarakat, terutama anak-anak penerima manfaat MBG. Bahkan, isu kebersihan dapur SPPG disebut telah menjadi perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto.
“Persoalan higiene dan sanitasi sangat sensitif di tengah masyarakat. Karena itu, para kepala SPPG dan mitra pengelola harus peduli. SLHS adalah bukti bahwa dapur mereka layak dan aman,” ujarnya.
Dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga pekan lalu, Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa dari 14 ribu lebih SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia, baru 4.000 yang mendaftar SLHS, dan hanya 1.287 yang telah memperoleh sertifikat. Artinya, lebih dari 10 ribu dapur MBG belum tersertifikasi.
Menyikapi hal itu, Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menegaskan pihaknya telah menginstruksikan semua kepala SPPG untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan di daerah.
“Para Kepala SPPG harus aktif menginformasikan, menghimbau, dan mendorong mitra pengelola agar segera mengurus SLHS. Ini bukan pilihan, tapi kewajiban,” kata Sony.
SLHS sendiri merupakan dokumen resmi yang diterbitkan Dinas Kesehatan sebagai bukti bahwa suatu usaha makanan atau jasa boga telah memenuhi standar higiene dan sanitasi. Sertifikat ini berlaku satu tahun dan wajib diperpanjang secara berkala.
Dasar hukumnya diatur dalam Permenkes No. 1096/Menkes/Per/VI/2011 yang diperbarui lewat Permenkes No. 2 Tahun 2023, termasuk kewajiban pemerintah daerah menetapkan aturan teknis melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang pengajuan, retribusi, dan pemeriksaan lapangan SLHS.
Sejak program Makan Bergizi Gratis diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 6 Januari 2025, pemerintah pusat menekankan agar seluruh dapur pelaksana SPPG memiliki SLHS sebagai syarat legalitas dan kelayakan operasional.
“Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal keamanan pangan dan kesehatan masyarakat. Makanan bergizi harus disiapkan di tempat yang juga sehat dan bersih,” tutup Nanik.