1. Daerah

BMA Jelaskan Juknis Pergub Aceh Nomor 8 Tahun 2022 soal Penyaluran Zakat dan Infak

Foto : Komisioner Baitul Mal Aceh (BMA) Muhammad Ikhsan, SE, MSI

BANDA ACEH, KUPAS.co – Komisioner Baitul Mal Aceh, Muhammad Ikhsan, menjelaskan petunjuk teknis (juknis) Pergub Aceh Nomor 8 Tahun 2022 terkait penyaluran dan pengelolaan zakat serta infak sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Yang mana pada Pasal 12 poin pertama Badan BMA menetapkan Juknis mengenai penyaluran Zakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan poin kedua Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh menetapkan dan menyalurkan kepada Mustahik berdasarkan Juknis mengenai penyaluran Zakat yang ditetapkan oleh Badan BMA,” kata Ikhsan dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (27/10/2025).

Ia menjelaskan, dalam ketentuan pencairan zakat dan infak pada Pasal 8 disebutkan bahwa PA/KPA mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada BUA. Jika dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, maka Kuasa BUA menerbitkan surat perintah pencairan dana.

Menurut dia, pengajuan SPM dapat dilakukan melalui mekanisme pencairan belanja UP/GU, TU, dan LS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kondisi tertentu, lanjut Ikhsan, PA/KPA dapat melakukan pembayaran secara tunai kepada mustahik melalui rekening pendamping yang ditunjuk.

Ia menyebut kondisi tertentu tersebut di antaranya bagi penyandang disabilitas berat, lanjut usia tidak produktif atau uzur, anak yatim piatu tanpa wali, hingga mustahik yang terkendala biaya transportasi.

Selain itu, penyaluran tunai juga dapat diberikan kepada penderita gangguan jiwa, penyakit kronis, masyarakat di wilayah yang belum memiliki infrastruktur pendukung transaksi non-tunai, serta mustahik lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan Badan BMA dengan persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

“Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMA. Pencairan dana Zakat dan/atau Infak dilakukan berdasarkan kegiatan dan sub kegiatan yang sudah direncanakan berdasarkan Keputusan Badan BMA,” ujarnya.

Ikhsan juga menjelaskan, pada Pasal 13 diatur bahwa untuk menjaga kesinambungan penyaluran zakat kepada mustahik, BUA dapat menyediakan uang persediaan mendahului penetapan Qanun Aceh tentang APBA.

Selain itu, Kepala Sekretariat BMA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dalam hal Kepala Sekretariat BMA melimpahkan kewenangannya kepada KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Gubernur menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu,” katanya.

Ia menambahkan, penyaluran zakat kepada mustahik dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari uang, barang modal, barang habis pakai, hingga jasa.

Penyaluran barang modal, kata dia, dapat berupa bantuan perlengkapan dan peralatan penunjang produktivitas mustahik. Sedangkan bantuan barang habis pakai dapat berupa perlengkapan kesehatan, pendidikan, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.

“Dan Penyaluran Zakat dalam bentuk jasa dan atau bentuk lainnya, dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk kemaslahatan Mustahik dan kepentingan pengembangan Zakat dalam bentuk penyediaan jasa kesehatan, pendidikan, bantuan hukum, penelitian dan jasa lainnya. Proses pengelolaan ini meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang berlandaskan syariat Islam serta prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ungkapnya.

Ikhsan juga memaparkan ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 mengenai Baitul Mal Aceh.

Menurut dia, berdasarkan Pasal 25 huruf c dan e, Badan Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK) mengajukan rencana pengumpulan dan penyaluran zakat serta infak kepada Dewan Pengawas untuk disahkan.

“Setelah pengesahan oleh Dewas maka Badan Baitul Mal Kabupaten (BMK) menetapkan jumlah Zakat dan atau Infak yang harus disalurkan. Selanjutnya diikuti pasal 28 huruf e bahwa Sekretariat BMK melaksanakan pendistribusian Zakat dan Infak,” paparnya.

Sementara untuk bantuan sosial dari SKPD seperti Dinas Sosial dan BPPD, Ikhsan menyebut bantuan dapat diberikan dalam bentuk uang maupun barang dengan kriteria penerima yang memenuhi syarat administratif dan sosial.

“Kalau bantuan sosial bersifat sementara, tidak harus diberikan setiap tahun, kecuali dalam keadaan tertentu yang membuat penerima masih rentan risiko sosial,” tutupnya.

Berita Lainnya