BPK RI Soroti Pengelolaan Dana Otsus Aceh, Sejumlah Proyek Masih Mangkrak dan Belum Fungsional
Kupas.co | Banda Aceh – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh yang dinilai berpotensi memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan otonomi khusus untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Temuan tersebut disampaikan Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko BPK RI, Hery Subowo, saat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam Sidang Paripurna DPR Aceh (DPRA), Senin (22/6/2026).
Menurut Hery, selain melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2025, BPK juga melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan Dana Otsus pada Pemerintah Aceh serta pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Aceh.
“Pemeriksaan menunjukkan bahwa Dana Otonomi Khusus merupakan instrumen strategis dalam mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. Namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian bersama,” ujar Hery.
BPK menemukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut hasil pengawasan Dana Otsus belum berjalan optimal. Hasil pemeriksaan menunjukkan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan Dana Otsus belum dilaksanakan secara memadai dan berkelanjutan.
"Selain itu, dokumentasi hasil monitoring belum lengkap, hasil evaluasi belum sepenuhnya menggambarkan kondisi aktual pembangunan, serta masih terdapat rekomendasi hasil monitoring, evaluasi, audit, dan pengawasan yang belum ditindaklanjuti secara optimal," demikian hasil laporan BPK.
Akibatnya, sejumlah permasalahan yang sama terus berulang dalam pengelolaan Dana Otsus.
Temuan berikutnya berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang belum sepenuhnya mendukung prioritas sasaran penggunaan Dana Otsus. BPK menilai Pemerintah Aceh belum memperbarui petunjuk teknis pengelolaan Dana Otsus sehingga masih ditemukan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.
Salah satu contoh yang disoroti BPK adalah meningkatnya realisasi hibah kepada instansi vertikal yang terjadi bersamaan dengan menurunnya realisasi program rumah layak huni yang selama ini menjadi salah satu program prioritas pembangunan infrastruktur.
Selain itu, BPK juga menemukan sejumlah output kegiatan yang belum selesai, belum fungsional, maupun terbengkalai. Beberapa di antaranya merupakan proyek yang dibiayai melalui Dana Otsus.
Proyek tersebut antara lain pembangunan rumah sakit regional, saluran suplesi, Kampung Atlet Aceh Barat, serta sejumlah gedung, jembatan, dan masjid yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Aceh.
Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Aceh untuk menyusun dan menetapkan regulasi teknis yang memuat kriteria dan persyaratan seleksi program maupun kegiatan, sekaligus mempertegas prioritas penggunaan Dana Otsus secara rinci dan operasional.
BPK juga meminta Pemerintah Aceh mengoordinasikan pemerintah kabupaten dan kota agar menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring, evaluasi, audit, dan pengawasan secara tepat waktu.
Selain itu, pemerintah diminta memastikan seluruh hasil pembangunan yang bersumber dari Dana Otsus dapat dimanfaatkan, dipelihara, dan dilanjutkan keberfungsiannya secara optimal.
Hery mengatakan BPK juga merekomendasikan Sekretaris Daerah Aceh selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) bersama Bappeda Aceh dan Inspektorat Aceh menyusun katalog kondisi terkini terhadap seluruh output penggunaan Dana Otsus yang belum selesai dan belum fungsional.
Data tersebut diharapkan menjadi dasar evaluasi dalam menentukan langkah penyelesaian proyek yang masih berjalan maupun proyek yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan.
BPK juga meminta Pemerintah Aceh memprioritaskan penganggaran melalui Musrenbang APBA dan Musrenbang Otsus untuk menyelesaikan program maupun kegiatan yang belum fungsional sebelum mengusulkan kegiatan baru.
Selain itu, Kepala Bappeda Aceh diminta menyusun mekanisme pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan Dana Otsus secara berkala dan terdokumentasi dengan melibatkan Inspektorat Aceh.
“BPK menyimpulkan apabila berbagai permasalahan tersebut tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh dalam mencapai tujuan otonomi khusus untuk percepatan pembangunan Aceh,” kata Hery.
Dalam kesempatan itu, BPK juga mengingatkan kewajiban pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Berdasarkan data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan hingga Semester II Tahun 2025, Pemerintah Aceh telah menindaklanjuti 2.154 dari total 2.884 rekomendasi BPK atau sekitar 75 persen dari hasil pemeriksaan selama periode 2005 hingga 2025.
Sementara itu, masih terdapat sekitar 730 rekomendasi atau 25 persen yang perlu menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh.