BPOM Aceh Selatan Belum Dilibatkan Awasi Program MBG
KUPAS.co | Aceh Selatan – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Aceh Selatan hingga kini belum dilibatkan secara penuh dalam pengawasan produksi dan keamanan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BPOM Aceh Selatan, Indera Permana, menegaskan bahwa peran lembaganya saat ini baru sebatas koordinasi dengan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Badan Gizi Nasional (BGN) serta pemerintah daerah. Fokus utama BPOM, kata Indera, masih pada penanganan insiden darurat seperti keracunan makanan atau Kejadian Luar Biasa (KLB).
“Kalau ada kasus keracunan atau KLB, BPOM akan turun langsung melakukan pengujian sampel di laboratorium. Namun, pengawasan langsung ke dapur penyedia makanan baru bisa dilakukan bila ada permintaan resmi dari BGN,” jelas Indera, Selasa (9/9/2025).
Ia menegaskan, meski sejauh ini belum ada laporan serius terkait kualitas makanan, penguatan peran BPOM sejak awal mutlak diperlukan. Hal ini, menurutnya, penting untuk mencegah risiko kesehatan pada anak-anak penerima manfaat program MBG.
“Keamanan pangan bukan sekadar soal kenyang, tapi menyangkut keselamatan anak-anak kita. Mulai dari higienitas dapur, kualitas bahan baku, hingga distribusi makanan harus diawasi ketat. BPOM siap mengawal itu,” tegasnya.
Indera juga mengingatkan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) telah mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah daerah agar segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) percepatan penyelenggaraan MBG. Dalam struktur satgas tersebut, BPOM berharap dapat dilibatkan sebagai bagian dari tim pengawasan bersama Pemda dan Dinas Kesehatan.
“Sudah kami sampaikan ke Kadis Kesehatan, agar BPOM dimasukkan ke dalam SK Satgas percepatan MBG. Dengan begitu, fungsi pengawasan bisa lebih optimal dan terintegrasi,” ujarnya.
Sejauh ini, pengawasan program MBG di Aceh Selatan lebih banyak dijalankan oleh dinas terkait tanpa dukungan teknis penuh dari BPOM. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran publik, apalagi sebelumnya sempat muncul sorotan soal kualitas makanan yang disajikan di beberapa sekolah.
Indera berharap pemerintah daerah bersama BGN segera membuka ruang koordinasi lebih luas agar BPOM dapat berperan aktif dalam memastikan keamanan pangan. Menurutnya, hal itu penting demi menjaga keberlangsungan program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut.