Bupati Aceh Barat Dampingi Haji Uma Tinjau Progres PSN Irigasi Lhok Guci
KUPAS.co | Meulaboh – Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP., MM, menerima kunjungan kerja Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman, S.Sos., yang dikenal luas dengan sapaan Haji Uma, di Meulaboh, Minggu (3/8/2025). Kunjungan tersebut difokuskan pada peninjauan langsung Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan jaringan irigasi Lhok Guci yang berlokasi di Kecamatan Pante Ceureumen.
Dalam kunjungan itu, Haji Uma bersama Bupati Tarmizi turun langsung ke lapangan, didampingi Kepala Dinas PUPR Aceh Barat, Dr. Kurdi; Kepala Dinas Pertanahan, Drs. Darwis, M.Si, dan Kabid Komunikasi dan Informasi Publik Diskominsa, Hidayat Isa, SE.
Menurut penjelasan Kadis PUPR Dr. Kurdi, pembangunan jaringan irigasi ini mencakup lahan seluas 269 hektare, dengan pengadaan tanah yang telah rampung sekitar 81 persen atau 218,40 hektare. Sisanya, 42,76 hektare masih dalam proses penyelesaian. Total anggaran proyek ini mencapai Rp207,47 miliar.
“Harapan kita tidak ada hambatan di lapangan agar progres tetap berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” terang Kurdi.
Ia juga menegaskan bahwa kunjungan ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dan pusat dalam memastikan keberlanjutan proyek-proyek vital yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Sementara itu, Haji Uma menyampaikan bahwa kunjungannya kali ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan sebagai anggota Komite I DPD RI, khususnya dalam mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
“Sebelumnya kami sudah gelar rapat koordinasi dengan Dinas Pertanahan Provinsi Aceh. Kami ingin memastikan hambatan, baik dari sisi administratif maupun teknis, bisa dilaporkan secara menyeluruh ke pusat,” ujar Haji Uma.
Dari hasil koordinasi dan peninjauan, lanjutnya, persoalan harga tanah saat ini sudah tidak lagi menjadi kendala. Harga satuan telah disepakati melalui mekanisme Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan diturunkan ke Tim Pelaksana (TP2T) yang terdiri dari unsur kementerian dan lembaga terkait.
“Masalah utama kini adalah pembiayaan lanjutan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Balai Wilayah Sungai dan Kementerian PUPR. Kami akan mendorong agar anggaran ini segera disalurkan demi percepatan proyek,” tambahnya.
Haji Uma juga menyoroti pentingnya komunikasi yang intensif dengan pihak perusahaan yang memiliki lahan di sekitar lokasi pembangunan, guna menghindari potensi gesekan di lapangan.
“Dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah sudah sangat baik. Tinggal bagaimana mendorong koordinasi lintas sektor agar pembangunan jaringan irigasi Lhok Guci bisa tuntas tanpa hambatan,” pungkasnya.