Melawan Arus Desil JKA, Bupati Aceh Selatan Pilih Jalur “Hati Nurani” ketimbang Angka
TAPAKTUAN, KUPAS.co – Di tengah riuh rendah perdebatan teknis mengenai sistem desil dalam Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang membuat banyak pihak di tingkat provinsi saling lempar tanggung jawab, sebuah langkah "anomali" diambil dari Pendopo Bupati Aceh Selatan. H. Mirwan MS, sang Bupati, mengeluarkan instruksi tegas: rumah sakit dan puskesmas dilarang menolak warga, terlepas dari keruwetan administrasi desil yang sedang diperdebatkan.
Langkah berani ini memancing perhatian, Sekretaris Umum Ikatan Mahasiswa Aceh Selatan - Lhokseumawe (IMAS), Naufal Syahputra Adha. Ia menilai, di tengah "kedinginan" angka-angka statistik yang mencoba memilah siapa yang berhak sehat, Pemerintah Aceh Selatan justru memilih untuk kembali pada esensi kepemimpinan: keberpihakan pada hak dasar manusia.
Bagi Naufal, kebijakan berbasis desil yang menjadi muara polemik JKA saat ini seringkali gagal menangkap denyut nadi kemiskinan yang sebenarnya di lapangan. Ia memuji sikap Bupati Mirwan yang tak ingin terjebak dalam labirin birokrasi saat nyawa warga menjadi taruhannya.
“Masalah kesehatan tidak bisa menunggu urusan data selesai. Ketika masyarakat datang dalam kondisi sakit, yang harus didahulukan adalah keselamatan dan penanganannya, bukan langsung dipusingkan dengan status desil,” ujar Naufal, Sabtu, 9 Mei 2026.
Naufal menyoroti adanya jurang lebar antara realita ekonomi dengan angka-angka yang tercatat dalam sistem administrasi. Menurutnya, status desil tinggi di atas kertas sering kali menipu, menutupi fakta bahwa banyak keluarga sebenarnya sedang berjuang di ambang batas kemampuan ekonomi untuk sekadar membayar biaya rumah sakit.
“Ada masyarakat yang hari ini terlihat mampu di data, tapi kenyataannya masih kesulitan ketika harus menanggung biaya rumah sakit sendiri. Hal-hal seperti ini harus dilihat dengan hati, bukan hanya angka,” cetusnya.
Di mata Naufal, perintah Bupati agar fasilitas kesehatan tetap melayani tanpa diskriminasi adalah bentuk nyata kehadiran negara. Ia menekankan bahwa dalam situasi darurat, urusan administratif seharusnya menjadi pelengkap, bukan penghambat yang menakutkan bagi masyarakat.
Apresiasi tinggi diberikan kepada Bupati Aceh Selatan yang memahami bahwa faskes harus tetap menjadi ruang perlindungan bagi warga.
“Jangan sampai ada warga yang menahan sakit karena takut biaya atau takut ditolak saat berobat. Pemerintah hadir justru untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan hak pelayanan kesehatan dengan layak,” tegas Naufal.
Langkah Aceh Selatan ini seakan menjadi kritik bisu bagi para pemegang kebijakan di tingkat atas: bahwa di balik perdebatan fiskal dan efisiensi anggaran, ada nurani yang tidak boleh dikalahkan oleh algoritma data.