1. Daerah

Bupati Aceh Selatan: Tenaga Honorer Harus Diperjuangkan, Layak Mendapat Kepastian dan Perlindungan

KUPAS.co | Aceh Selatan – Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan MS, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan nasib ribuan tenaga honorer di daerahnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan bertekad mendorong pengangkatan mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, sesuai arahan serta regulasi terbaru pemerintah pusat.

“Tenaga honorer telah bertahun-tahun mengabdi tanpa status yang jelas. Mereka adalah tulang punggung pelayanan publik di Aceh Selatan. Saya pastikan, seluruh honorer yang memenuhi syarat akan diusulkan sebagai PPPK paruh waktu. Ini adalah bentuk keadilan sekaligus penghargaan atas pengabdian mereka,” tegas Bupati Mirwan saat membuka Sosialisasi Pengusulan PPPK Paruh Waktu yang digelar Pemkab Aceh Selatan melalui BKPSDM, Selasa (19/8/2025).

Lebih lanjut, Bupati Mirwan menekankan bahwa upaya ini bukan hanya menjalankan amanah pusat, tetapi juga wujud nyata keberpihakan daerah terhadap tenaga honorer.

“Ini bukan sekadar kebijakan administratif. Ini adalah perjuangan moral dan komitmen politik saya sebagai kepala daerah. Kami akan mengawal proses ini dari awal hingga akhir agar tidak ada satu pun tenaga honorer yang tertinggal,” ujarnya dengan tegas.

Bupati berharap, langkah ini dapat menjadi titik terang sekaligus memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi tenaga non-ASN yang selama ini telah mengabdi dengan penuh dedikasi.

“Ini bukan soal data teknis semata, melainkan tentang masa depan ribuan tenaga honorer. Harapan kami, program ini memberi kesejahteraan dan rasa aman bagi mereka dan keluarganya,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Aceh Selatan, Ilham Sahputra, melaporkan bahwa sebanyak 4.199 tenaga honorer dari berbagai instansi akan diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu.

“Sosialisasi ini bertujuan agar seluruh SKPK dan instansi terkait memahami alur, teknis, serta syarat pengusulan sesuai regulasi terbaru,” jelas Ilham.

Ia menambahkan, dasar hukum pengusulan ini mengacu pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 serta Surat Edaran Nomor B/3832/M.SM.01.00/2025. Mekanisme pengusulan dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi melalui aplikasi SIASN BKN, dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM).

Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan 55 instansi, mulai dari SKPK, Rumah Sakit, DPRK, hingga sekretariat kecamatan se-Kabupaten Aceh Selatan.

Berita Lainnya