CV. Berkah Sabena Somasi DKP Aceh Terkait Pekerjaan Pembangunan Tambak HDPE Tidak Tepat Sasaran
KUPAS.co I Banda Aceh - CV. Berkah Sabena somasi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh terkait paket pengerjaan Pembangunan tambak HDPE (High-Density Polyethylene) yang berlokasi di Kecamatan Labuhanhaji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Sabtu (03/10/2025).
Direktur CV. Berkah Sabena Amridar kepada wartawan mengatakan somasi ini kami ajukan karena pada saat pelelangan paket pekerjaan pembangunan tambak tersebut dinilai tidak sehat serta tidak profesional.
"Terkait hal ini, pihak CV.Berkah Sabena mengajukan somasi kepada Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas KPA Program Pengelolaan Perikanan Budidaya DKP Aceh yang terkesan paket tersebut telah di kondisikan oleh oknum ASN pada Dinas setempat,"ucapnya.
Kami menilai perbuatan tersebut telah melawan hukum dan dugaan tindak pidana Pasal 382 KUHP yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan PBJ Pemerintah Aceh dan dugaan pelanggaran asas profesionalitas yang dilakukan oleh pokja Pemerintah Aceh.
Patut disinyalir bahwa ini adalah pelanggaran, dimana DKP Aceh lakukan pembangunan tambak HDPE tidak tepat sasaran, diduga penerima manfaat diberikan kepada oknum ASN selaku pemilik lokasi atau lahan, tentu ini menyalahi aturan dan melawan hukum.
Ia menjelaskan pada tanggal 15 Juli 2025 melalui website http://lpse.acehprov.go.id Pokja Pokja Pemilihan PBJ 2025-XX Pemerintah Aceh mengumumkan hasil evaluasi dan pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Tambak HDPE Masyarakat Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kab.Aceh Selatan.
Pemenang lelang paket pekerjaan tersebut adalah CV. SUMBER MAKMUR AKSATA. menurut Pokja Pokja Pemilihan PBJ 2025-XX Pemerintah Aceh dokumen penawaran CV BERKAH SABENA (Elemen SMKK pada Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Tabel B2 yang disampaikan/dilampirkan tidak sesuai dengan isian pada Tabel B1,Bahwa alasan Pokja tidak menyampaikan dokumen RKK sehingga menggugurkan dokumen penawaran kami.
Selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2025 melalui aplikasi SPSE, kami mengajukan sanggahan yang intinya menolak hasil evaluasi yang dilakukan Pokja Pokja Pemilihan PBJ 2025-XX Pemerintah Aceh, menurut kami dokumen penawaran CV BERKAH SABENA telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Nomor: 02.PK/VI/PPBJ-XX/2025 Tanggal 28 Juni 2025.
"Sementara dalam dokumen penawaran kami sudah melampirkan sebagaimana yang disyaratkan dalam Dokumen pemilihan pada BAB VI. Bentuk Dokumen Penawaran, Point J. Bentuk Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK),"jelasnya.
Adapun dasar somasi CV.Berkah Sabena diantaranya yakni,
1.Dokumen pengadaan nomor: Dokumen Lelang Nomor: 02.PK/VI/PPBJ-XX/2025 Tanggal: 28 Juni 2025.
2.Surat Sanggahan Kami CV. BERKAH SABENA Nomor : 024 / BS / VII / 2025 tanggal 18 Juli 2025 kepada Pokja Pemilihan PBJ 2025-XX Pemerintah Aceh ( satupun tuntutan pertanyaan kami terkait dasar hukum serta aturan mengugurkan kami tidak dijawab).
3.Jawaban Sanggahan Pokja Pemilihan PBJ 2025-XX Pemerintah Aceh Kepada CV. BERKAH SABENA Nomor Lampiran Perihal: 02.PK/SGH/VII/PPBJ-XX/2025 tanggal 21 Juli 2025.
4.(Berita Acara hasil pemilihan BAHP) Melaui po rt a l lpse No m or : 02.PK/VII/PPBJ-XX/2025 tanggal 15 Juli 2025.
5.Pokja Pokja Pemilihan PBJ 2025-XX Pemerintah Aceh.tidak melakukan klarifikasi berkaitan dengan keberadaan dokumen kualifikasi kepada perusahaan CV. BERKAH SABENA.
6.Pokja Pokja Pemilihan PBJ 2025-XX Pemerintah Aceh menyatakan CV. BERKAH SABENA tidak menyampaikan (Elemen SMKK pada Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Tabel B2 yang disampaikan/dilampirkan tidak sesuai dengan isian pada Tabel B1) yang telah ditentukan sehingga tidak lulus evaluasi teknis ( TIDAK BENAR ).
7.Pokja Pokja Pemilihan PBJ 2025-XX Pemerintah Aceh atau pejabat yang berwenang dalam hal pelelangan ini TIDAK melakukan pengecekan Klarifikasi dan Komfirmasi kepada peserta lelang CV. BERKAH SANENA sehingga muncul kecurigaan kami dalam hal pemutusan pemenang dan pengumuman pemenang terkesan dipaksakan.
Amridar mengungkapkan bahwa pihaknya tidak tinggal diam dalam persoalan ini tetap berlanjut hingga ada kepastian hukum. Dikarenakan akibat kelalaian DKP dalam pelelangan tender sehingga merugikan rekanan lainnya.
"Perlu kami tegaskan somasi ini terus bergulir, terkait pembangunan tambak HDPE tersebut dan perihal ini tetap kita kawal, karena masih dalam proses hukum. Dan kami berharap masalah ini dapat segera dituntaskan," tutupnya.