1. News

Soal Dana JKA Disebut Dirampok, Ini Kata Jubir Pemerintah Aceh

KUPAS.co | BANDA ACEH — Juru bicara (Jubir) Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi mengkritik pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli atau Abang Samalanga, yang menyebut dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) telah “dirampok”.

Nurlis menilai pernyataan tersebut tidak tepat dan berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

“Terlalu semena-mena dan berlebihan. Ini masalah adab dan etik dalam berbicara,” kata Nurlis, Kamis, 30 April 2026.

Menurut dia, pernyataan itu berdampak luas, termasuk terhadap Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang disebut menjadi sasaran perundungan di media sosial. Hal serupa juga dialami Wakil Gubernur Fadhlullah dan Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir.

“Beliau kini menjadi sasaran bully dari netizen di banyak akun media sosial,” ujarnya.

Ia menilai, penggunaan istilah “merampok” dalam forum resmi seperti rapat dengar pendapat (RDP) tidak mencerminkan kehati-hatian dalam berpendapat.

“Apalagi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), terkesan menghukum para pelaksana undang-undang di lembaga Pemerintah Aceh,” ucapnya.

Nurlis menegaskan bahwa setiap tuduhan harus disertai bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Misalnya kapan perampokan itu terjadi, bagaimana bisa terjadi, siapa saja yang terlibat dalam perampokan dana JKA itu. Itu memiliki konsekuensi hukum. Jika tidak dapat dibuktikan maka itu menjadi fitnah,” tegas Nurlis.

Ia juga menyinggung prinsip penegakan hukum yang menjunjung asas praduga tak bersalah.

“Bahkan penegak hukum seperti polisi saja tidak pernah menjustifikasi seseorang, selalu saja penyebutannya adalah tersangka atau terduga. Prinsipnya adalah azas praduga tak bersalah," terangnya.

Lebih lanjut, Nurlis mengingatkan bahwa meskipun anggota DPR memiliki hak imunitas, tetap terdapat batasan dalam menjalankan fungsi kelembagaan.

“Tidak boleh menghakimi, sebab bisa menjadi fitnah. Kekuasaan kehakiman itu bukan fungsi legislatif, artinya sudah melampaui batas kewenangannya,” ucap Nurlis.

Ia menjelaskan, DPR memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

“Jadi tidak terdapat fungsi menghakimi, seperti menuduh orang lain perampok atau apapun namanya,” jelasnya

Sementara itu, Pemerintah Aceh, menurut dia, berada dalam fungsi eksekutif yang menjalankan undang-undang dan pelayanan publik, termasuk dalam pelaksanaan program JKA.

“Sangat jelas sebetulnya batas kewenangan masing-masing. Jadi jangan tumpang tindih, dan Pemerintah Aceh, dalam prihal JKA sudah menjalankan seluruh prosedur," demikian tutupnya.

Berita Lainnya