Mirwan MS Tegaskan Pasien Harus Dilayani tanpa Lihat Desil, Pemuda Muhammadiyah Buka Suara
ACEH SELATAN, KUPAS.co – Polemik desil JKA dalam pelayanan Jaminan Kesehatan terus menjadi perhatian publik di Aceh. Di tengah perdebatan itu, Pemuda Muhammadiyah Aceh Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang meminta rumah sakit dan puskesmas tetap melayani masyarakat tanpa mempersulit persoalan desil dan administrasi.
Sekretaris PD Pemuda Muhammadiyah Aceh Selatan, Rahmad Kurniadi, menilai keputusan tersebut sebagai langkah yang berpihak kepada masyarakat dan mengedepankan nilai kemanusiaan dalam pelayanan publik.
“Kesehatan adalah hak setiap warga. Tidak seorang pun seharusnya menunda atau mengabaikan pengobatan karena polemik golongan desil. Kemanusiaan harus selalu diutamakan di atas segalanya,” ujar Rahmad Kurniadi.
Menurut dia, persoalan administrasi dan status golongan desil tidak seharusnya menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
“Prioritas utama adalah keselamatan dan kesehatan masyarakat. Polemik JKA dan Desil tidak boleh menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan perawatan yang layak,” katanya.
Rahmad menyebut kebijakan Bupati Mirwan MS memberi harapan bagi masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang selama ini khawatir terkendala pelayanan kesehatan akibat persoalan data desil.
Ia berharap instruksi tersebut tidak berhenti sebagai kebijakan administratif semata, melainkan benar-benar diterapkan di seluruh fasilitas kesehatan di Aceh Selatan.
Pemuda Muhammadiyah Aceh Selatan, kata dia, juga akan ikut mengawal kebijakan tersebut agar tepat sasaran dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Kebijakan Bupati ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah hadir bukan hanya untuk mengatur, tetapi untuk melindungi dan melayani warganya dengan hati nurani serta menenangkan kekhawatiran masyarakat terkait JKA, sekaligus memastikan layanan kesehatan tetap merata, adil, dan manusiawi, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Kesehatan dan kemanusiaan harus selalu menjadi fokus utama,” pungkasnya.
Langkah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan itu diharapkan menjadi contoh bahwa pelayanan publik harus mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan sekadar persoalan administrasi dan biaya.