Diduga Ada Provokator Dibalik Isu Hutan Adat, Kelompok Tani Tantang Buka Data
KUPAS.co | Aceh Selatan – Di tengah upaya masyarakat petani bangkit mengelola lahan secara mandiri, Kelompok Tani Delong Durung justru diterpa tudingan liar, mereka disebut telah merambah kawasan Hutan Adat Delong Senenggan. Namun, Ketua kelompok, Nasrullah, menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan diduga kuat sengaja dimainkan oleh oknum tertentu yang ingin menggagalkan upaya petani lokal menata kemandirian ekonomi.
“Tuduhan itu sarat kepentingan. Kami bekerja di atas tanah Areal Penggunaan Lain (APL), bukan hutan adat. Legalitas kami lengkap dan bisa diverifikasi,” tegas Nasrullah, Sabtu (26/7/2025).
Yang lebih mengejutkan, kata Nasrullah, alat berat milik pekerja dirusak dan disita tanpa prosedur hukum yang jelas. Pihaknya kini tengah bersiap menempuh jalur hukum untuk melawan dugaan kriminalisasi terhadap petani.
Nasrullah menunjukkan dua dokumen resmi yakni, Surat Rekomendasi Geuchik Gampong Durian Kawan, No. 335/425/2025 tertanggal 2 Juni 2025, Surat Rekomendasi KPH Wilayah VI Aceh, No. 522/92 tertanggal 2 Juli 2025.
“Kami bukan perambah. Justru kami korban dari sistem yang membiarkan konflik ini berlarut-larut tanpa kejelasan,” katanya.
Isu hutan adat seolah menjadi senjata ampuh untuk menghambat aktivitas petani. Padahal, sudah enam kali dilakukan mediasi, terakhir pada 14 Juli 2025 di Polsek Kluet Timur, di hadapan unsur Muspika.
Lanjut Nasrullah, Kelompok Tani kami bukan sekadar mengatasnamakan masyarakat, tapi benar-benar merupakan bagian dari masyarakat Gampong Durian Kawan sendiri.
"Bukan seperti yang dituduhkan oleh pihak Pemerintah Desa Durian Kawan. Kami juga dengan tegas membantah tudingan telah menggarap kawasan hutan lindung, seperti yang disampaikan oleh Plh Geuchik Gampong Durian Kawan," Ujarnya
Sekcam Salwati, SE, yang kala itu menjabat Plh Camat Kluet Timur, bahkan menyatakan bahwa jika tidak ada bukti permohonan resmi hutan adat dari Dusun Tanah Munggu, maka lahan seharusnya bisa langsung dikelola oleh kelompok tani.
“Namun hingga kini, tidak ada satu pun bukti surat permohonan pengajuan hutan adat yang ditunjukkan, baik di tingkat kecamatan, kabupaten, apalagi kementerian,” ungkap Nasrullah.
Nasrullah meminta pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait untuk tidak tinggal diam melihat praktik penghambatan yang merugikan petani kecil.
“Kami siap duduk terbuka, buka data, buka dokumen. Tapi jangan jadikan isu hutan adat sebagai alat menekan kami. Kalau benar, buktikan. Kalau tidak, hentikan fitnah dan provokasi,” pungkasnya.