1. News

Diduga Dibayar Lunas Meski Belum Rampung, Proyek TSC Aceh Selatan Disorot

Pembangunan Gedung Tapaktuan Sport Center (TSC), foto: ist

Kupas.co | Banda Aceh — Di tengah masih tertundanya pembayaran terhadap sejumlah rekanan di Aceh Selatan, muncul sorotan terhadap dugaan pencairan penuh anggaran proyek TSC Lanjutan I Pembangunan Gedung Tapaktuan Sport Center (TSC), meski pekerjaan fisiknya disebut belum rampung hingga berakhirnya masa kontrak.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik terkait keadilan dan mekanisme pembayaran Surat Perintah Membayar (SPM) serta penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), terlebih ketika sejumlah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) masih tercatat memiliki utang Ganti Uang (GU) Tahun Anggaran 2024.

Ketua DPW Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (ALAMP AKSI) Aceh, Mahmud Padang, menilai pencairan penuh atas proyek tersebut patut diduga bertentangan dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara. Ia pun mendesak Kejaksaan Tinggi Aceh untuk menelusuri proses pencairan anggaran proyek TSC Tapaktuan.

“Ini bukan sekadar persoalan administrasi. Pembayaran dilakukan atas pekerjaan yang secara hukum belum sepenuhnya diterima negara,” kata Mahmud, Sabtu (3/1/2026).

Berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan tersebut bernilai Rp1,194 miliar, bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun 2025, dilaksanakan oleh CV Alam Jamalud, dengan masa kontrak 90 hari kalender, terhitung sejak 2 Oktober hingga akhir Desember 2025.

Namun berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, hingga 1 Januari 2026 progres fisik pekerjaan disebut belum mencapai 100 persen.

Meski demikian, Mahmud menyebutkan bahwa SPM diajukan pada 30 Desember 2025 dan SP2D diterbitkan untuk pencairan 100 persen, sementara penyelesaian fisik pekerjaan diperkirakan baru akan tercapai pada 7–10 Januari 2026.

Ia juga menyoroti mekanisme pembayaran yang dilakukan langsung ke rekening pihak ketiga, bukan melalui skema bank garansi sebagaimana lazim diberlakukan pada pekerjaan yang belum diserahterimakan.

Menurut Mahmud, praktik tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1), yang mengatur bahwa pembayaran hanya dapat dilakukan setelah barang dan/atau jasa diterima negara.

“Tanpa penyelesaian fisik dan tanpa serah terima pekerjaan, hak pembayaran penuh itu belum lahir,” ujarnya.

Ia juga menduga adanya persoalan administratif, termasuk kemungkinan ketidaksesuaian laporan progres fisik dan dasar penerbitan SPM, yang jika terbukti dapat melanggar PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Mahmud menambahkan, pencairan anggaran sebelum pekerjaan rampung berpotensi menimbulkan kerugian negara dan dapat memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, apabila berujung pada kelebihan bayar atau mutu pekerjaan yang tidak sesuai.

Ia juga menyinggung adanya isu kedekatan tertentu antara pelaksana proyek dan lingkaran kekuasaan daerah yang beredar di ruang publik. Namun ia menegaskan bahwa dugaan tersebut perlu diuji secara hukum melalui proses penyelidikan aparat penegak hukum.

“Semua harus dibuka secara transparan. Jika tidak ada masalah, maka klarifikasi resmi justru akan menguatkan kepercayaan publik,” katanya.

Atas dasar itu, ALAMP AKSI Aceh mendesak Kejati Aceh melakukan penyelidikan menyeluruh, mulai dari kontrak proyek, laporan progres fisik, dasar penerbitan SPM dan SP2D, hingga peran para pejabat terkait.

Berita Lainnya