Dituding Proyek Fiktif Rp200 Juta, DLH Aceh Selatan Buka Suara Soal Dokumen KLHS
TAPAKTUAN, KUPAS.co – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Aceh Selatan bereaksi keras terhadap tuduhan yang dilontarkan Direktur LSM Pusat Kajian Analisis Transaksi Aceh, Adi Irwan, terkait dugaan penyusunan dokumen KLHS fiktif. Instansi ini menegaskan bahwa penggunaan anggaran sebesar Rp200 juta telah mengikuti prosedur resmi dan saat ini sedang dalam tahap penyempurnaan akibat faktor bencana alam.
Kepala DLH Aceh Selatan, T. Masrizar, menyatakan bahwa tuduhan yang menyebut penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tersebut tidak berdasar pada fakta lapangan. Menurutnya, seluruh tahapan administrasi dan teknis telah berjalan sesuai aturan yang berlaku.
"Bahwa tuduhan terkait penyusunan KLHS fiktif sebagaimana diberitakan tersebut sama sekali tidak benar. Anggaran penyusunan dokumen KLHS RTRW pada Perubahan Anggaran Tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai mekanisme, prosedur, dan ketentuan yang berlaku," tegas T. Masrizar dalam keterangan resminya, Rabu (13/5/2026).
Masrizar membeberkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah membentuk Tim Penyusun dan Tim Ahli melalui Surat Keputusan (SK) Bupati. Proses pengerjaan dokumen tersebut diklaim telah melewati fase-fase krusial jurnalisme birokrasi, mulai dari Kick Off Meeting, Focus Group Discussion (FGD), hingga Konsultasi Publik yang melibatkan pemangku kepentingan.
Bahkan, dokumen tersebut sudah dievaluasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Aceh. "Dokumen KLHS yang telah disusun selanjutnya dievaluasi oleh DLHK Aceh dan telah mendapatkan sejumlah masukan perbaikan terhadap substansi dokumen," tambahnya.
Mengenai status dokumen yang belum tervalidasi secara final, DLH Aceh Selatan berdalih hal itu disebabkan oleh minimnya data pendukung serta adanya instruksi baru dari pemerintah pusat pascabencana geohidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatra.
Merujuk pada surat Kementerian Lingkungan Hidup (BPLH) RI tanggal 5 Januari 2026, daerah diminta melakukan evaluasi ulang terhadap KLHS RTRW. Berdasarkan hasil kajian tim evaluasi, ditemukan fakta bahwa 70 persen wilayah Aceh Selatan memiliki kerentanan longsor yang tinggi, selain ancaman gempa bumi dan banjir.
"Proses penyempurnaan dan evaluasi dokumen KLHS menjadi sangat penting agar kebijakan tata ruang dan pembangunan daerah tetap memperhatikan aspek mitigasi bencana dan keberlanjutan lingkungan," jelas Masrizar.
Pihak dinas menyatakan tetap terbuka terhadap pengawasan publik dan menjamin transparansi dalam setiap pengerjaan proyek strategis daerah. "Kami menegaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan selalu terbuka terhadap pengawasan publik serta siap memberikan penjelasan secara transparan," tutupnya.