1. Daerah

DPRK Soroti Janji Bayar Utang, Pemkab Aceh Selatan Dinilai Tak Komitmen

KUPAS.co | Tapaktuan - Janji Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk membayar sebagian tunggakan utang kepada pihak ketiga kembali menuai sorotan tajam. Hingga memasuki Januari 2026, realisasi pembayaran yang dijanjikan sebesar Rp20 miliar belum juga terlihat, sehingga memunculkan kekecewaan di kalangan rekanan dan mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam menepati ucapannya.

Ketua DPRK Aceh Selatan, Rema Mishul Azwa, menegaskan lembaga legislatif berkepentingan mengurai persoalan ini secara terbuka agar tidak muncul anggapan DPRK turut membiarkan rakyat dirugikan. Menurutnya, ketidakjelasan pembayaran utang yang telah berlangsung lama berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

“Kami berkewajiban memperjelas pangkal persoalan ini. Jangan sampai DPRK dianggap bersekongkol dengan pemerintah daerah dan ikut menipu rakyat,” ujar Rema kepada wartawan di Tapaktuan, Selasa, 6 Januari 2025.

Rema mengungkapkan, janji pembayaran utang proyek tahun anggaran 2023 dan 2024 sebesar Rp20 miliar yang disampaikan Bupati Aceh Selatan nonaktif, H. Mirwan, untuk direalisasikan pada Desember 2025, justru berujung pada gelombang protes. Sejumlah rekanan merasa dirugikan karena hingga kini belum menerima hak atas pekerjaan yang telah mereka selesaikan.

Ia menjelaskan, protes datang dari beberapa kelompok rekanan. Ada yang tidak tercantum sama sekali dalam daftar pembayaran, ada yang telah diminta mengurus Surat Perintah Membayar (SPM) namun dana tak kunjung cair, serta ada pula yang menilai penentuan persentase pembayaran dilakukan secara tidak adil dan diskriminatif.

“Kebijakan pilih kasih dalam pembayaran utang ini sangat kejam dan tidak berperikemanusiaan,” tegasnya.

Menurut Rema, banyak rekanan telah menyelesaikan pekerjaan fisik maupun jasa konsultan sejak 2023 dan 2024. Namun, mereka kembali dipaksa mengeluarkan biaya, tenaga, dan waktu untuk melengkapi administrasi di dinas terkait. Ironisnya, setelah semua persyaratan dipenuhi, hasil yang diperoleh tetap nihil hingga awal 2026.

“Di mana janji membayar utang Rp20 miliar itu? Pemerintah daerah harus serius dan konsisten membuktikan ucapannya,” kritik Rema.

Situasi tersebut, lanjut Rema, memunculkan kecurigaan terhadap isu yang berkembang di lapangan, bahwa pencairan tunggakan utang proyek diduga harus melalui setoran fee “jasa pengawalan” kepada oknum tertentu. Meski belum terbukti, ia menilai isu tersebut tidak boleh diabaikan dan harus diklarifikasi secara terbuka demi menjaga marwah pemerintahan.

Untuk memperjelas persoalan, Ketua DPRK Aceh Selatan menginstruksikan Komisi II DPRK segera memanggil pejabat Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) serta pihak-pihak terkait lainnya guna dimintai keterangan dan penjelasan di hadapan DPRK sebagai representasi rakyat Aceh Selatan.

Sebelumnya, Bupati Aceh Selatan H. Mirwan, dalam pertemuan dengan wartawan di Pendopo Bupati pada November 2025, menyatakan pemerintah daerah mampu membayar utang sebesar Rp20 miliar pada tahun anggaran 2025 dari total utang 2023-2024 yang mencapai Rp184 miliar. Pembayaran disebut akan dimulai awal Desember 2025, hasil efisiensi anggaran dan pemangkasan belanja yang tidak mendesak.

Mirwan kala itu menegaskan efisiensi dilakukan secara ketat, termasuk penghematan belanja operasional dan penundaan kegiatan dinas, serta memastikan pembayaran dilakukan berdasarkan data yang telah diverifikasi untuk menghindari kesalahan dan potensi penyelewengan.

Namun, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, kondisi keuangan Aceh Selatan justru menunjukkan tekanan serius. Per 31 Desember 2024, saldo utang Pemkab Aceh Selatan tercatat Rp184,2 miliar atau meningkat lebih dari 50 persen dibanding tahun sebelumnya, dengan defisit riil keuangan daerah mencapai Rp267,36 miliar.

BPK menyimpulkan utang tersebut merupakan tagihan atas kegiatan yang telah dilaksanakan, tetapi tidak dapat dibayarkan karena kas daerah tidak mencukupi. Temuan ini menegaskan bahwa persoalan utang di Aceh Selatan bukan sekadar janji yang tertunda, melainkan persoalan tata kelola keuangan yang menuntut komitmen nyata, transparansi, dan keberpihakan kepada keadilan.

Berita Lainnya