1. News

Dugaan Nikah Siri Sekda Aceh: DPR Aceh Didesak Segera Bentuk Pansus Penyelidikan Integritas

KUPAS.co, BANDA ACEH – Kabut ketidakpastian menyelimuti birokrasi tertinggi di Provinsi Aceh. Isu dugaan nikah siri Sekda Aceh dalam dua bulan terakhir kini memasuki fase krusial. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh didesak segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelidiki dugaan pelanggaran etik tersebut demi menyelamatkan marwah pemerintahan.

Analisis Kebijakan Publik sekaligus akademisi, Dr. Nasrul Zaman, menegaskan bahwa isu domestik yang menerpa pucuk pimpinan aparatur sipil negara (ASN) tersebut bukan lagi sekadar urusan privat. Hal ini telah bertransformasi menjadi beban sistemik yang berisiko melumpuhkan ritme kerja pemerintahan dan menghambat akselerasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2026.

Menurut Nasrul, sikap diam yang diambil Sekda Aceh di tengah derasnya sorotan publik justru menciptakan leadership crisis atau krisis kepemimpinan. Sebagai "panglima" bagi puluhan ribu ASN, integritas seorang Sekda adalah kompas moral bagi seluruh jajaran di bawahnya.

"Sekda adalah dirigen birokrasi. Jika integritas sang dirigen dipertanyakan dan dibiarkan tanpa klarifikasi hukum yang jelas, maka moralitas puluhan ribu ASN akan tergerus," ujar Nasrul di Banda Aceh, Senin (16/2/2026).

Ia menyoroti dua risiko besar jika pembiaran ini terus berlanjut:

  1. Insubordinasi Halus: Munculnya pembangkangan administratif di level bawah karena hilangnya rasa hormat terhadap otoritas pimpinan.

  2. Normalisasi Pelanggaran: Adanya potensi ASN menganggap remeh regulasi, seperti PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, yang pada gilirannya merusak disiplin nasional.

Lebih jauh, Nasrul memaparkan bahwa kegaduhan ini berdampak langsung pada kinerja fiskal daerah. Di saat Pemerintah Aceh dituntut melakukan percepatan pembangunan pada awal tahun anggaran 2026, konsentrasi birokrasi justru terbelah.

Stagnasi pengambilan keputusan menjadi ancaman nyata. Fokus pimpinan yang tersita oleh isu personal berisiko memperlambat koordinasi antar-Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), yang berujung pada rendahnya serapan anggaran di kuartal pertama.

"Kita tidak ingin APBA 2026 tersandera oleh kegaduhan yang tidak berujung. Ketidakjelasan status moral pejabat publik juga dapat menurunkan kepercayaan investor dan mitra kerja strategis yang sangat krusial bagi pembangunan Aceh," tambahnya.

DPR Aceh, lanjut Nasrul, memiliki kewajiban konstitusional untuk menjalankan fungsi pengawasan. Pembentukan Pansus dianggap sebagai jalan paling bermartabat untuk menguji kesesuaian tindakan pejabat dengan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Langkah ini dipandang bukan sebagai upaya politisasi, melainkan mitigasi agar roda pemerintahan tidak lumpuh. Kepastian hukum sangat dibutuhkan untuk memulihkan wibawa birokrasi di mata rakyat.

"Sudah saatnya DPR Aceh mengambil langkah tegas. Rakyat membutuhkan nakhoda birokrasi yang tanpa beban etika maupun hukum, sehingga pelayanan publik tetap terjaga secara profesional dan bermartabat," pungkas Nasrul.

Berita Lainnya