Formaki dan For-PAS Aceh Selatan Minta Bupati Evaluasi Kinerja DLH

KUPAS.co | Aceh Selatan - Kasus perambahan hutan di Gampong Simpang II Kecamatan Kluet Tengah yang viral baru-baru ini menjadi trending topik dikalangan publik, pasalnya kasus ini seakan-akan dibiarkan oleh pihak terkait salah satunya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Aceh Selatan.

Kasus ini baru mendapatkan perhatian serius dari instansi terkait setelah menjadi pembicaraan banyak orang di media sosial hingga menimbulkan kehebohan publik. Padahal, sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, DLH seharusnya bertanggung jawab melakukan deteksi dini, pencegahan, serta penindakan terhadap segala bentuk kerusakan lingkungan.

Sangat disayangkan fungsi dan tugas dari DLH ini sendiri menjadi tanda tanya untuk Kabupaten Aceh Selatan, dimana dampak yang sudah terjadi saat ini yaitu jalan tani hingga jalan yang digunakan oleh masyarakat sehari-hari sudah hancur dan jika dikaji secara mendalam dampak terburuknya akan terjadinya banjir bandang yang secara langsung akan mengancam jiwa serta keselamatan masyarakat setempat.

Forum Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (FORMAKI) juga menilai ada indikasi kelalaian struktural dalam sistem pengawasan dan deteksi dini aktivitas ilegal di kawasan hutan, ada potensi pembiaran terhadap aktivitas yang jelas-jelas berdampak buruk terhadap lingkungan, dan ada krisis tanggung jawab publik di dalam tubuh Dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan.

"Kami mengingatkan bahwa kerusakan hutan bukan hanya soal hilangnya pepohonan. Ia adalah soal hak hidup masyarakat, soal masa depan generasi, dan soal keselamatan ekosistem yang menjadi penopang kehidupan di Aceh Selatan, LSM FORMAKI akan terus mengawal, menginvestigasi, dan menyuarakan setiap pelanggaran yang mencederai prinsip keadilan lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang bersih," ujar Ali Zamzami Selaku LSM Formaki pada Media KUPAS.co, Minggu 27 April 2025.

Terpisah, T. Sukandi Selaku Koordinator Forum Peduli Aceh Selatan (For-PAS) juga menanyakan kelengkapan izin dari pelaku perambah hutan di Kluet Tengah.

"Syarat perizinan Penebangan dan pemanfaatan kayu diberikan oleh pemerintah kepada pemegang hak atas tanah atau pemegang izin usaha pemanfaatan hutan serta rekomendasi Camat atau pejabat setempat lainnya diperlukan sebagai bagian dari proses perizinan penebangan kayu" ucap T. Sukandi

Ia juga mengatakan rekomendasi Camat membantu memastikan bahwa penebangan kayu dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk menghindari penebangan kayu secara liar yang tidak bertanggung jawab yang di lakukan oleh para perambah hutan

"Untuk izin sawmill (kilang kayu) mesti punya peta lokasi (areal) melampirkan hasil potensi surve areal dan mesti punya LHP yang ditandatangani oleh petugas pengesah LHP penerbit dokumen kayu bulat/Log serta punya dokumen SAKB dan P3KB, bila semua dokumen sebagai persyaratan tidak terpenuhi dan tidak dapat di buktikan oleh perambah hutan dan pemilik kilang kayu maka patut di duga pengiriman produksi kayu selama ini dilakukan dengan secara ilegal maka sama dengan semua aparat hukum telah di kadali oleh Rahmad dan Irwandi," Tutup Sukandi

Berita Lainnya