1. News

FORMAKI Minta Disdik Aceh Evaluasi Kepala Sekolah Yang Kangkangi Larangan Wisuda

KUPAS.co - Forum Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (FORMAKI) telah menerima banyak keluhan dari warga, terutama wali murid, terkait dengan kegiatan seremonial di sekolah yang membebankan biaya kepada mereka selaku wali murid.

Ketua FORMAKI Alizamzami mengatakan pandangannya terkait dengan kegiatan tersebut dari aspek efisiensi dan kepatutan. Menurutnya, Pemerintah Aceh (Disdik Aceh) melalui Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan, berdasarkan Surat Nomor 400.14.4.3/183 tanggal 17 April 2025 perihal larangan pelaksana kegiatan wisuda di satuan pendidikan.

Hal tersebut diteruskan kepada para Kepsek SMA atau SMK di Kabupaten Aceh Selatan. Sehubungan dengan surat Dinas Pendidikan Aceh, Nomor 400.3.8./5345 tanggal 16 April 2025 tentang sebagaimana larangan yang dimaksud.

"Jelas dalam surat itu Disdik Aceh tidak dibenarkan pelaksanaan kegiatan wisuda atau seremonial yang dapat membebani orang tua wali peserta didik,"jelas Alizamzami dalam rilisnya, Senin 21 April 2025.

Dalam hal ini ketua FORMAKI Ali Zamzami meminta Disdik Aceh untuk mengevaluasi sekolah- sekolah yang melaksanakan kegiatan seremonial dalam bentuk alasan dalih apapun, baik dilaksanakan disekolah maupun luar sekolah, terkhusus sekolah SMA atau SMK yang ada dalam wilayah Aceh Selatan.

"Jika ada pihak sekolah yang tetap melaksanakan kegiatan wisuda atau seremonial, maka itu sebagai bentuk tidak mengindahkan bahkan mengangkangi aturan larangan tersebut, semestinya pihak sekolah harus loyal terhadap pimpinan," ungkapnya.

Lebih lanjut Ali Zamzami menjelaskan secara aspek efisiensi, FORMAKI berpendapat bahwa kegiatan seremonial dapat dianggap sebagai biaya yang tidak perlu, terutama jika biaya tersebut dibebankan kepada wali murid yang sudah memiliki keterbatasan anggaran untuk persiapan melanjutkan pendidikan anak.

"Jika acara tersebut bersumber dari sekolah maka itu lebih baik digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih penting, seperti perbaikan fasilitas sekolah atau peningkatan kualitas pendidikan,"ujarnya.

Dari aspek kepatutan, FORMAKI berpendapat kegiatan seremonial harus mempertimbangkan keterjangkauan wali murid, terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit saat ini. Sekolah harus memprioritaskan kebutuhan pendidikan yang lebih penting dari pada kegiatan yang tidak esensial atau urgen.

Selain itu, sebutnya, sekolah harus transparan dalam penggunaan dana BOS agar dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Kita berharap bahwa sekolah dapat mempertimbangkan aspek efisiensi dan kepatutan dalam melaksanakan kegiatan seremonial, serta memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak membebani biaya yang tidak perlu kepada wali murid.

"Kalau sudah ada sekolah yang telah membatalkan, jadwal kegiatan wisuda atau seremonial, ini patut kita beri apresiasi atas kebijakan , walau sudah terlambat karena sudah sempat membuat resah dan gaduh, dan Kadisdik Aceh harus warning keras bagi sekolah lain untuk tidak merencanakan kegiatan seremonial tersebut,"ungkapnya.

Berita Lainnya