1. Daerah

Forum Mitra Pemulihan Aceh Angkat Soal Minimnya Pelibatan Korban dalam R3P

Sekda Aceh saat peninjauan langsunh ke lapangan, foto: ist

Kupas.co | Banda Aceh — Forum Mitra Pemulihan Aceh (Aceh Recovery Partner Forum/ARPF) menyampaikan sejumlah catatan terkait proses penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi Aceh (R3P Aceh) yang tengah disiapkan oleh Pemerintah Aceh.

ARPF menilai penyusunan R3P Aceh merupakan langkah penting dalam pemulihan pascabencana ekologi 2025. Namun, forum tersebut mencatat bahwa pelibatan masyarakat korban bencana, organisasi masyarakat sipil, kelompok relawan, perguruan tinggi, serta unsur kepakaran di wilayah terdampak masih terbatas.

Sekretaris Jenderal ARPF, Raihal Fajri, mengatakan tim penyusun R3P Aceh yang berjumlah 145 orang hingga saat ini didominasi unsur birokrasi Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota.

“Penyusunan R3P Aceh merupakan langkah penting dalam pemulihan pascabencana. Namun, kami mencatat pelibatan masyarakat korban, masyarakat sipil, relawan, serta unsur perguruan tinggi dan kepakaran di wilayah terdampak masih terbatas,” ujar Raihal Fajri di Banda Aceh, Senin (5/1/2026).

Selain itu, ARPF juga mencatat waktu penyusunan dokumen R3P Aceh yang relatif singkat dan direncanakan akan ditetapkan pada 20 Januari 2026 di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Menurut ARPF, dokumen R3P Aceh memiliki peran penting sebagai acuan pemulihan jangka menengah dan panjang sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas para pihak yang terlibat dalam pemulihan.

Raihal menyebutkan keterbatasan pelibatan unsur nonbirokrasi tersebut terlihat dari daftar undangan Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen R3P Aceh pada 2 Januari 2026 yang belum mencantumkan lembaga kemanusiaan, lembaga dukungan pembangunan internasional, maupun kelompok relawan yang telah bekerja di Aceh sejak akhir November 2025.

“Kami mendukung Pemerintah Aceh menerbitkan R3P Aceh sebagai acuan pemulihan. Harapannya, dokumen ini dapat disusun secara lebih partisipatif dan mencerminkan kebutuhan serta kondisi faktual di wilayah terdampak bencana ekologi 2025,” katanya.

Di satu sisi, ARPF menyatakan dukungannya terhadap Pemerintah Aceh dalam penyusunan R3P Aceh.

Namun di sisi lain, forum tersebut mendorong agar pemulihan pascabencana ekologi Aceh 2025 dilaksanakan dengan memperhatikan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya korban bencana.

ARPF juga menekankan pentingnya pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial, transparansi, penguatan kapasitas lokal, serta penghormatan terhadap kearifan lokal dan budaya dalam proses pemulihan.

“R3P Aceh diharapkan tidak hanya menjadi pemenuhan kewajiban perencanaan, tetapi juga menjadi dasar pembangunan kembali Aceh yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan,” lanjut Raihal.

Selain itu, ARPF menilai dokumen R3P Aceh perlu disusun dengan memperhatikan perubahan pola ruang akibat bencana ekologi berbasis data dan fakta spasial guna mencegah terulangnya kerusakan lingkungan.

Bencana ekologi Aceh juga dinilai perlu menjadi pijakan pembangunan Aceh pascabencana secara lebih terintegrasi, termasuk intervensi di wilayah hulu dan daerah aliran sungai.

Berita Lainnya