1. Politik

Fraksi Partai Aceh Nilai Pernyataan Nasrul Zaman Berpotensi Cemarkan Nama Baik DPRK

KUPAS.co | Aceh Selatan — Fraksi Partai Aceh DPRK Aceh Selatan secara tegas meminta pimpinan DPRK Aceh Selatan untuk menempuh jalur hukum terhadap Nasrul Zaman. Sikap dan pernyataan yang disampaikan Nasrul Zaman di ruang publik dinilai telah melampaui batas kebebasan berpendapat serta mengandung unsur diskreditasi terhadap lembaga DPRK Aceh Selatan, Selasa (23/12/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan oleh jajaran Fraksi Partai Aceh yang terdiri dari Irfan selaku Ketua Fraksi, Syarkawi sebagai Wakil Ketua, Idrus TM selaku Sekretaris, serta Ali Basyah sebagai Anggota. Mereka menilai narasi yang dibangun Nasrul Zaman tidak lagi mencerminkan kritik konstruktif, melainkan telah menjurus pada penghakiman sepihak, provokasi, serta tekanan psikologis terhadap lembaga DPRK beserta seluruh anggotanya.

Fraksi Partai Aceh menilai pernyataan-pernyataan Nasrul Zaman disampaikan dengan nada emosional dan sarat stigma, sehingga berpotensi menyesatkan opini publik dan mencederai prinsip demokrasi serta etika publik.

“Ini bukan lagi kritik akademik atau kontrol sosial yang sehat. Yang dipertontonkan justru sikap tidak proporsional, seolah-olah DPRK Aceh Selatan adalah lembaga yang tidak sah, tidak bermoral, dan bekerja tanpa mandat rakyat. Padahal DPRK adalah lembaga konstitusional yang dilindungi undang-undang,” tegas Fraksi Partai Aceh.

Fraksi juga mempertanyakan motif di balik sikap dan kemarahan Nasrul Zaman. Apakah hal tersebut muncul akibat kekecewaan terhadap keputusan Menteri Dalam Negeri yang telah menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum, atau justru merupakan ekspresi kebencian personal terhadap DPRK Aceh Selatan.

Apapun alasannya, Fraksi menilai sikap tersebut tidak dapat dibenarkan, baik secara etika maupun hukum, terlebih jika disampaikan oleh pihak yang berpendidikan dan memahami etika ruang publik.

Terkait persoalan Haji Mirwan, Fraksi Partai Aceh menegaskan bahwa perkara tersebut telah selesai secara hukum administrasi. Menteri Dalam Negeri telah menjatuhkan sanksi berdasarkan fakta dan kesalahan yang dinilai secara objektif.

Oleh karena itu, Fraksi menilai tidak pantas jika Nasrul Zaman terus menggulirkan isu tersebut dengan narasi yang seolah-olah menggambarkan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sebagai pemerintahan yang rusak dan gagal total di hadapan publik.

“Pernyataan tersebut berpotensi mengarah pada pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap lembaga negara, penyebaran narasi menyesatkan, serta pelanggaran asas kepastian hukum dan praduga tak bersalah. Jika dibiarkan, hal ini akan menjadi preseden buruk dan cemoohan berkepanjangan terhadap DPRK Aceh Selatan,” lanjut pernyataan Fraksi.

Atas dasar itu, Fraksi Partai Aceh DPRK Aceh Selatan secara resmi mendorong pimpinan DPRK Aceh Selatan untuk mengambil langkah hukum yang terukur dan konstitusional dengan melaporkan Nasrul Zaman kepada aparat penegak hukum.

Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan tidak berlarut-larut serta menjadi pembelajaran bahwa ruang publik tidak boleh dijadikan arena pelecehan terhadap lembaga negara.

“Ini bukan soal anti-kritik, tetapi soal menjaga marwah lembaga, kehormatan wakil rakyat, dan keadaban demokrasi. DPRK Aceh Selatan bekerja berdasarkan mandat rakyat, bukan berdasarkan opini atau amarah personal,” pungkas Fraksi Partai Aceh.

Berita Lainnya