Gaduh Potong Gaji Masal 8.000 Pegawai Kemenag Lampung, Irjen Kemenag RI Terjunkan Tim Investigasi
LAMPUNG, KUPAS.co - Jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI bergerak cepat merespons keresahan massal yang melanda ribuan aparatur sipil negara di lingkungan jajaran daerah. Menyusul mencuatnya kabar jika Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Lampung, Zulkarnain, melalui suratnya mempraktikkan pola pemotongan gaji secara langsung oleh bendahara gaji terhadap sekitar 8000 pegawai, didapat kabar Sabtu, 23 Mei 2026 siang bila Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agama RI telah menurunkan tim investigasi khusus ke lapangan.
Dikutip dari inilampung.com, langkah taktis penegakan disiplin birokrasi ini diambil setelah gelombang keberatan dan protes mencuat di internal institusi. Jajaran auditor internal dari pusat diterjunkan dengan mandat waktu yang cukup panjang untuk menyisir dan mengumpulkan fakta-fakta materiil di lapangan.
"Irjen Kemenag RI menurunkan tim investigasi. Mereka sebanyak 10 orang, dan bertugas hingga 8 Juni mendatang," begitu kata sumber inilampung.com di Kementerian Agama RI.
Menurut keterangan dari sumber tersebut, ruang lingkup kerja tim investigasi bentukan Irjen Kemenag RI ini tidak hanya berfokus pada satu persoalan saja. Selain mengusut tuntas ihwal pemotongan upah bulanan secara langsung atas nama zakat profesi dan infak yang dilegalkan melalui surat kebijakan Kakanwil Kemenag Lampung, Zulkarnain, tim investigasi juga tengah menelisik adanya indikasi dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan berbagai proyek pengadaan di lingkungan Kanwil Kemenag Lampung yang ditengarai "dikangkangi" oleh salah satu oknum pejabat teras di sana.
"Tim investigasi ini langsung ke lapangan. Ke kabupaten/kota. Tunggu saja apa hasilnya nanti," lanjut sumber melalui sambungan telepon.
Sebagaimana yang mengemuka dalam pemberitaan sebelumnya, figur Kakanwil Kemenag Lampung, Zulkarnain, saat ini memang tengah berada di bawah radar sorotan tajam dari banyak pihak. Hal tersebut tidak terlepas dari keputusan kontroversialnya yang memberlakukan sistem pendebetan atau pemotongan sepihak secara langsung dari dalam rekening upah kerja para pegawai yang beragama Islam pada setiap bulannya oleh bendahara gaji Kanwil Kemenag Lampung dengan dalih penarikan zakat profesi dan dana infak.
Keputusan Kepala Kanwil Kemenag Lampung, Zulkarnain, yang seketika menimbulkan riak keresahan di kalangan belasan ribu pegawai serta memicu perhatian publik tersebut, secara resmi ditetapkan dalam surat dinas bernomor B-342/Kw.08/BA.03/02/2026. Surat yang diberi sifat penting itu mengatur perihal Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi Zakat tertanggal 18 Februari 2026, yang ditujukan langsung kepada seluruh jajaran Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
Diuraikan secara rinci pada lembaran naskah surat dinas itu, kebijakan diambil berdasarkan hasil rapat koordinasi zakat yang dihadiri oleh seluruh penyelenggara zakat wakaf atau Kepala Seksi Bimas Islam beserta bendahara gaji kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung pada hari Senin, 10 Februari 2026, bertempat di Aula Pepadun Kanwil Kemenag Provinsi Lampung. Pertemuan diklaim telah mencapai kesepakatan bersama terhadap pola pengelolaan serta optimalisasi penghimpunan dan pendistribusian dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat kantor Kemenag Kabupaten/Kota.
Isi kesepakatan dalam surat Kepala Kanwil Kemenag Lampung, Zulkarnain, memuat klausul bahwa seluruh zakat profesi dan infak pegawai muslim dihimpun pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kanwil Kemenag Provinsi Lampung melalui skema pendebetan langsung oleh bendahara gaji. Zakat profesi yang selama ini dikelola UPZ tingkat kabupaten/kota dialihkan dan diteruskan pengambilannya oleh UPZ Kanwil Kemenag Provinsi Lampung.
Sementara itu, bagi para pegawai yang selama ini belum pernah dihimpun zakat profesinya, termasuk jajaran pegawai baru seperti CPNS dan PPPK Penuh Waktu, diimbau untuk menyetorkan infak sebesar Rp100.000 per bulan sembari menunggu terbitnya regulasi terbaru terkait batas nisab pendapatan dan jasa. Selanjutnya, skema pengelolaan dana menetapkan bahwa porsi tasyarruf sebesar 70 persen dari Baznas Provinsi Lampung akan dikelola oleh UPZ Kanwil Kemenag sebesar 40 persen, dan sisa 60 persen didistribusikan kembali kepada UPZ Kantor Kemenag Kabupaten/Kota berdasarkan proporsi besarnya jumlah nominal penghimpunan di masing-masing daerah. Surat itu juga membuka ruang bagi Kantor Kemenag Kabupaten/Kota untuk mengajukan permohonan dukungan dana tertulis jika membutuhkan biaya program pemberdayaan.
Kebijakan penarikan dana secara otomatis ini seketika memicu resistensi dan kecurigaan mendalam di internal institusi. Sejumlah sumber internal mengungkapkan bahwa dalam rentang waktu tiga bulan terakhir, atmosfer kerja di lingkungan Kanwil Kemenag Lampung terasa sangat tidak kondusif akibat kebijakan ini.
"Keputusan potong gaji secara langsung itu membuat suasana kerja tidak baik-baik saja. Bukan karena itu sudah masuk ranah personal yang diatur dalam agama tapi juga ada unsur pemaksaan," beber salah satu sumber internal Kanwil Kemenag Lampung.
Sumber lain secara tegas menambahkan bahwa tindakan memangkas langsung hak pendapatan pegawai melalui tangan bendahara merupakan sebuah langkah keliru yang menabrak aturan hukum.
"Persoalan ini sudah ada yang melaporkan ke Irjen Kementerian Agama juga KPK. Ada indikasi kesewenang-wenangan dan dugaan penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan," kata dia menegaskan.
Hingga berita ini diturunkan, upaya permohonan konfirmasi atau klarifikasi resmi yang dilayangkan kepada pihak Humas Kanwil Kemenag Lampung melalui pesan singkat WhatsApp sejak hari Jumat, 22 Mei 2026, sama sekali belum mendapatkan respons atau tanggapan dari instansi terkait.
Di sisi lain, sorotan publik terhadap Zulkarnain kian melebar dan menyasar pada kepemilikan harta kekayaannya. Merujuk pada data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang terdaftar resmi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nomor registrasi 948567, total harta kekayaan Zulkarnain tercatat menyentuh angka Rp8.945.484.494.
Pejabat yang baru dilantik menduduki posisi puncak Kanwil Kemenag Provinsi Lampung pada 12 November 2025 itu juga tercatat memiliki tanggungan utang sebesar Rp1.891.040.739, sehingga membuat nilai kekayaan bersihnya berada di angka Rp7.054.443.755. Laporan periodik tahun 2025 tersebut disampaikan Zulkarnain kepada KPK pada tanggal 20 Februari 2026.
Akumulasi nominal harta kekayaan milik Zulkarnain dinilai terlampau jomplang jika disandingkan dengan nilai kekayaan dua pejabat pendahulunya yang pernah memimpin Kanwil Kemenag Lampung. Sebagai pembanding, Juanda Naim yang menjabat sebagai Kakanwil periode 2020-2022 hanya memiliki total kekayaan sebesar Rp4.430.935.217. Sementara itu, Puji Raharjo selaku Kakanwil periode 2022-2025 hanya tercatat mengantongi harta kekayaan sebesar Rp2.175.278.597.
Saat dimintai klarifikasi terpisah mengenai asal-usul grafik hartanya yang melonjak tinggi, Kakanwil Kemenag Lampung Zulkarnain menyatakan bahwa dirinya bersikap kooperatif dan telah menuangkan seluruh rincian asetnya ke dalam laporan resmi di KPK. Terkait sumber pundi-pundi kekayaannya, Zulkarnain berdalih bahwa pendapatan tersebut sebagian besar bersumber dari honor yang diterimanya sebagai penceramah agama di stasiun televisi, sebuah aktivitas yang diakuinya telah ia tekuni sejak puluhan tahun silam.
"Sudah dilaporkan semua ke KPK mas. Saya kan ceramah di tv dari 2003," jawab Zulkarnain ringkas melalui pesan WhatsApp.