Sengkarut Birokrasi di Balik Molornya Gaji PPPK Paruh Waktu Aceh Selatan, Plt Kadis Buka Suara
TAPAKTUAN, KUPAS.co - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdukbud) Aceh Selatan mulai merealisasikan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu secara bertahap setelah sempat mengalami keterlambatan administrasi. Langkah ini diambil guna meredam keresahan para pegawai yang haknya sempat tertunda akibat urusan birokrasi di internal dinas.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdukbud Aceh Selatan, Ridha Nisfu, menegaskan keterlambatan pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu bukan karena sengaja ditahan maupun ditangguhkan. Pihaknya mengklaim ada benang kusut administratif yang harus diurai terlebih dahulu sebelum anggaran bisa dikucurkan ke rekening masing-masing pegawai.
Menurutnya, keterlambatan tersebut terjadi akibat sejumlah kendala teknis dan administratif yang harus diselesaikan terlebih dahulu di internal dinas.
“Keterlambatan ini murni karena faktor teknis, bukan unsur kesengajaan untuk menahan pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu,” ujar Ridha Nisfu, Selasa (19/5/2026).
Ridha merinci, tersendatnya hak finansial para pegawai ini dipicu oleh tiga faktor utama. Beberapa kendala yang dihadapi di antaranya keterlambatan proses penandatanganan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Disdukbud, proses entri rekening karena pembayaran dilakukan untuk pertama kalinya, serta adanya masa transisi pergantian bendahara di lingkungan dinas.
Namun demikian, kata dia, sejak Senin kemarin proses pembayaran sudah mulai direalisasikan secara bertahap kepada para penerima. Otoritas pendidikan Aceh Selatan ini pun memasang target pendek agar seluruh hak pegawai segera tuntas tanpa menyisakan masalah baru.
“Alhamdulillah pembayaran sudah berjalan sejak Senin dan saat ini terus diproses secara bertahap. Kami menargetkan paling lambat hari Rabu seluruh pembayaran sudah terealisasi 100 persen,” katanya.
Di akhir penjelasannya, Ridha Nisfu juga meminta seluruh PPPK Paruh Waktu di lingkungan Disdukbud Aceh Selatan dapat memahami kondisi yang terjadi, karena pihaknya terus berupaya mempercepat proses pembayaran sesuai mekanisme administrasi dan aturan keuangan yang berlaku.