1. News

Gelar Demo Jilid 2, KGIF Soroti Dugaan Kolusi dan Nepotisme Rektuitmen Tenaga Kerja PT PIM

Massa aksi dari KGIF menggelar unjuk rasa di gerbang utama PT PIM di Krueng Geukueh, Kamis 2 Oktober 2025

Kupas.co, Lhoksukon -- Komunitas Gusuran Industri Fertilizer (KGIF) Aceh Utara kembali menggelar aksi unjuk rasa menuntut PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) transparan dalam pengelolaan progran tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Konunitas eks warga binaan PT AAF ini melancarkan aksi di gerbang utama pabrik PT PIM di Krueng Geukueh, Kamis, 2 Oktober 2025.

Puluhan massa mulai berkumpul pukul 10:00 WIB di gerbang utama pabrik dengan membawa sejumlah atribut. Massa aksi yang mengenakan uniforms biru laut ini juga membentangkan spanduk berisi sejumlah tuntutan. Secara bergantian, Ketua Umum KGIF Murdani LB dan Ketua Pengawas KGIF Sudirman, bertindak sebagai orator.

KGIF masih menyuarakan enam poin tuntutan sebelumnya yang disampaikan pada saat aksi jilid 1 pada 23 Juni lalu. KGIF meminta PT PIM transparan membuka besaran dana program TJSL atau corporate social responsibility (CSR).

Tuntutan kedua yakni agar Gampong Bangka Jaya Kecamatan Dewantara dijadikan sebagai desa binaan lingkungan perusahan. Ketiga, mengaktifkan kembali progran kursus pada Balai Latihan Kerja (BLK), ke empat adanya komitmen pemberian kompensasi terhadap warga yang terpapar amoniak dan limbah perusahaan.

Tuntutan selanjutnya yakni protes atas rekruitmen calon karyawan non skil yang mengikuti standar nasional seperti arahan induk perusahaan, PT Pupuk Indonesia. Poin ini digarisbawahi sebagai upaya tidak memperhatikan kearifan lokal dan kekhususan aceh atas pengelolaan sumberdayanya.

Poin ke enam pada aksi jilid 1 yang lalu yakni rekruitmen tenaga kerja berdurasi kontrak perusahaan (pihak ketiga) terindikasi kolusi dan nepotisme.

Murdani LB kepada awak media usai aksi mengatakan pihaknya mensinyalir dugaan keterlibatan oknum karyawan pt pim dalam meloloskan calon tenaga kerja pihak ketiga tanpa melalui tahapan dan prosedur yang berlaku.

"Oknum-oknum karyawan PT PIM itu dengan mudah memasukan saudaranya atau adiknya tanpa prosedur tes yang sesuai tahapan-tahapan yang telah ditentukan" ujar Murdani.

Pihaknya, kata Murdani memiliki data siapa saja oknum karyawan yang dengan mudah memasukan anggota keluarganya sebagai tenaga kerja pihak ketiga untuk PT PIM.

Manajemen PT PIM, kata Murdani sudah seharusnya mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan oknum karyawan tersebut.

Aksi jilid 2 ini kata Murdani juga sebagai bentuk kekecewaan terhadap Komisaris PT PIM. Sebelumnya, KGIF sempat nenyampaikan aspirasi warga kepada Komisaris Utama (Komut), Marzuki Daud di salah satu kafe di Kecamatan Dwantara beberapa waktu lalu. Saat itu, kata Murdani, Komut menjanjikan akan memfasilitasi pertemuan dengan direksi PT PIM.

Namun setelah adanya pergantian direksi baru-baru ini, Komut justru menghindar atas janji yang pernah disampaikan dalam pertemuan sebelumnya.

"Kami akan terus menyampaikan aksi tuntutan ini karena menyangkut hak dan tanggung jawab perusahan terhadap warga lungkungan. Ini bukan tuntutan untuk kepentingan pribadi. Ini kewajiban perusahaan sebagaimana diatur undang-undang" ujar Murdani.

KGIF berharap Penerintah Aceh dan Forkopimda Aceh Utara menerima aspirasi warga kawasan provit ini dengan menindaklanjuti poin-poin tuntutan dimaksud.

PT PIM Tegaskan Komitmen Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan Nasional

PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) menegaskan komitmennya untuk terus menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat dan pemangku kepentingan di sekitar perusahaan. Sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas),

PIM memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui produksi pupuk urea, pupuk NPK, amoniak, hingga H2O2.

Selain menjalankan fungsi utama dalam menjaga ketersediaan pupuk bagi sektor pertanian, PIM juga berpartisipasi aktif dalam berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Program-program tersebut senantiasa disinergikan dengan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi Aceh melalui Bappeda, sehingga pelaksanaannya sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.

Dalam menjalankan program sosial dan pemberdayaan masyarakat, PIM mengacu pada
jalur komunikasi resmi bersama para Geuchik, Muspika Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Provinsi. Khusus bagi masyarakat terdampak, perusahaan telah melakukan pembinaan berkelanjutan melalui Forum Geuchik dan Muspika.

Perusahaan juga menegaskan berbagai hal yang disuarakan oleh berbagai kalangan termasuk oleh Komunitas Gusuran Industri Fertilizer (KGIF) pada dasarnya telah dilakukan PIM melalui mekanisme resmi. Seluruh langkah perusahaan selalu dijalankan secara terukur, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tetap menghormati kewenangan pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, maupun provinsi.

“PIM senantiasa berkomitmen menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar. Kami percaya bahwa komunikasi dan koordinasi resmi bersama pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi adalah jalan terbaik untuk mewujudkan sinergi. Apa yang diminta oleh kelompok masyarakat sebenarnya sudah dijalankan oleh perusahaan sesuai jalur resmi,” ujar VP Komunikasi & Administrasi Korporat PT Pupuk Iskandar Muda, Saiful Rakjab melalui siaran pers.

Saiful Rakjab menambahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia, PIM menjalin kerja sama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Banda Aceh di bawah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan berbagai program pelatihan.

Upaya ini diharapkan melahirkan tenaga terampil yang siap menghadapi dunia kerja serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Dalam hal rekrutmen tenaga kerja, PIM mengikuti arahan dan kebijakan Kementerian BUMN dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, profesionalisme, dan pemerataan kesempatan.

Sedangkan untuk kebutuhan tenaga kerja alih daya, perusahaan bekerja sama dengan mitra profesional berpengalaman agar seluruh proses berjalan transparan.

Melalui berbagai langkah tersebut, PIM berkomitmen tidak hanya berkontribusi pada ketahanan pangan nasional, tetapi juga pada pembangunan sosial-ekonomi Aceh.

Sinergi antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah daerah diyakini sebagai kunci untuk menciptakan iklim kondusif serta pertumbuhan berkelanjutan bagi semua pihak.

Tag Terkait

Berita Lainnya