1. News

GeRAK Soroti Lolosnya Peserta Seleksi JPT Aceh yang Diduga Punya Riwayat Pidana

KUPAS.co | Banda Aceh — Proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Aceh kembali menuai sorotan. Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh mengungkap adanya dugaan peserta Seleksi JPT Aceh yang dinyatakan lulus seleksi administrasi ternyata memiliki riwayat pidana pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan.

Berdasarkan penelusuran GeRAK Aceh, salah satu peserta seleksi berinisial A tercatat pernah dijatuhi putusan pidana oleh pengadilan pada 12 Agustus 2025 dalam perkara turut serta melakukan pemalsuan surat. Dalam amar putusan tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara satu bulan dengan ketentuan pidana bersyarat.

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani, menegaskan bahwa temuan ini bukan semata soal status mantan terpidana, melainkan menyangkut integritas, kejujuran administrasi, dan kepatuhan panitia seleksi terhadap prinsip hukum ASN.

“Yang kami soroti bukan sekadar status hukum seseorang, tetapi apakah riwayat pidana itu diungkapkan secara jujur dalam proses seleksi, dan apakah panitia seleksi menjalankan kewajiban verifikasi secara menyeluruh,” ujar Askhalani, Sabtu (17/1).

Askhalani menjelaskan, dalam seleksi JPT, peserta diwajibkan menyampaikan pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana atau mengungkapkan secara terbuka riwayat hukum yang pernah dijalani. Kewajiban tersebut melekat pada prinsip merit system sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara serta regulasi teknis seleksi JPT.

“Apabila putusan pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan tidak diungkapkan dalam dokumen pendaftaran, maka hal itu berpotensi menjadi pemalsuan keterangan administratif yang dapat membatalkan keikutsertaan peserta sejak awal,” tegasnya.

Selain itu, GeRAK Aceh menilai tindak pidana pemalsuan dokumen memiliki relevansi langsung dengan jabatan struktural pemerintahan yang menuntut kejujuran, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum. Oleh karena itu, meskipun hukuman pidana yang dijatuhkan tergolong ringan, substansi perbuatannya dinilai mencederai asas integritas jabatan publik.

GeRAK juga menyoroti potensi kelalaian Panitia Seleksi (Pansel). Menurut Askhalani, pansel memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melakukan penelusuran rekam jejak hukum peserta, termasuk melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung atau basis data penegak hukum lainnya.

“Jika benar peserta dengan riwayat pidana ini lolos seleksi administrasi, maka patut dipertanyakan sejauh mana verifikasi dilakukan. Kelalaian pansel dapat dikualifikasikan sebagai cacat prosedural yang berdampak pada sah atau tidaknya seluruh tahapan seleksi,” katanya.

Secara hukum administrasi, lanjut Askhalani, cacat pada tahap awal seleksi dapat menjadi dasar pembatalan hasil pansel, karena melanggar asas kecermatan, kehati-hatian, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Atas temuan tersebut, GeRAK Aceh menyatakan akan membawa persoalan ini ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta instansi pengawas lainnya untuk dilakukan klarifikasi dan evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi JPT Pratama di Aceh.

“Kami mendesak agar tahapan seleksi dihentikan sementara sampai ada kejelasan. Jika terbukti ada ketidakjujuran peserta atau kelalaian pansel, maka hasil seleksi wajib dibatalkan demi menjaga marwah birokrasi,” ujar Askhalani.

Hingga berita ini diturunkan, Ketua Panitia Seleksi JPT Pratama Pemerintah Aceh, M. Nasir, belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Berdasarkan jadwal, para peserta yang dinyatakan lulus administrasi dijadwalkan mengikuti tahapan penulisan makalah pada Selasa, 20 Januari 2026.

Berita Lainnya