Hadi Surya: Gangguan BSI di Aceh Merupakan Kegagalan Sistem
KUPAS.co | Aceh Selatan - Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Hadi Surya, menilai gangguan layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Aplikasi BYOND sangat mengganggu roda perekonomian Aceh.
"Gangguan ini bukan lagi hal baru, melainkan peristiwa yang terus berulang, tanpa ada tanda-tanda perbaikan nyata dari pihak BSI," tegas Hadi Surya, Senin, 2 Juni 2025.
Menurut Hadi Surya, gangguan ini bukan sekadar masalah teknis atau gangguan server. Krisis kepercayaan publik juga makin dalam terhadap BSI, bank yang selama ini memonopoli layanan keuangan syariah di Aceh.
Ia juga menyebut sistem yang terus-menerus bermasalah bukan hanya menghambat transaksi, tetapi secara langsung mengganggu aktivitas ekonomi rakyat, mengganggu kestabilan usaha kecil, dan bahkan berdampak pada pelayanan pemerintahan.
“Ketika masyarakat tidak bisa menarik uangnya, tidak bisa mentransfer dana, tidak bisa melakukan transaksi bisnis, dan ini terjadi berkali-kali, maka kita tidak lagi bicara soal gangguan teknis. Kita sedang berhadapan dengan kegagalan manajemen dan sistemik. Rakyat Aceh tidak boleh terus menjadi korban dari sistem yang tidak bisa diandalkan,” kata Hadi Surya.
Ia menilai sejauh ini BSI terlihat tidak serius untuk melakukan transformasi digital yang layak. Menurutnya permintaan maaf berulang tanpa solusi berkelanjutan bukanlah bentuk tanggung jawab, tapi pembiaran.
Dalam konteks daerah seperti Aceh yang telah memberi kepercayaan besar kepada sistem keuangan syariah, kekecewaan seperti ini berpotensi melahirkan krisis kepercayaan terhadap institusi keuangan secara lebih luas.
Inilah yang membuat Hadi Surya mendesak Menteri BUMN Erick Thohir untuk segera turun tangan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur dan tata kelola BSI, terutama di Aceh. Ia juga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak tinggal diam, karena pengawasan terhadap stabilitas layanan keuangan adalah bagian dari mandat utama mereka.
“Ini bukan soal kita anti terhadap BSI. Kita bicara tentang pelayanan publik. Bank harus bisa dipercaya. Kalau BSI tidak mampu memenuhi kepercayaan itu, maka kita perlu menghadirkan opsi lain yang lebih siap, lebih sigap, dan lebih profesional,” ujarnya.
Komisi III DPRA sedang mempersiapkan langkah-langkah lanjutan untuk memanggil pihak-pihak terkait, termasuk BSI, OJK, dalam forum resmi untuk mencari solusi yang konkret. Evaluasi terhadap sistem keuangan di Aceh juga akan dilakukan secara menyeluruh, agar rakyat tidak terus-menerus menjadi korban kebijakan dan sistem yang tidak berpihak kepada kepentingan publik.
Hadi Surya menegaskan Aceh mendukung ekonomi syariah, tapi dukungan itu harus dibalas dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
“Perbankan syariah harus menjadi solusi ekonomi umat, bukan menjadi penghambat. Rakyat Aceh butuh pelayanan yang adil, cepat, dan bertanggung jawab bukan sekadar janji perbaikan yang tidak pernah terbukti,” pungkasnya.